EKBIS.CO,  JAKARTA-- Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 350 triliun untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM), gas elpiji, dan listrik. Adapun penambahan anggaran dilakukan agar kenaikan harga listrik, minyak dan gas tidak diteruskan ke masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan apabila diteruskan ke masyarakat, dikhawatirkan akan sangat mengguncang dari sisi inflasi seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia. "Memang ongkosnya sangat besar bagi APBN kita yaitu Rp 275 triliun khusus kompensasi dan subsidi kita tambahkan Rp 77 triliun. Jadi secara total hampir Rp 350 triliun kenaikan untuk menahan harga BBM, gas dan listrik," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN Kita Juli 2022, Rabu (27/7/2022).

Pemerintah mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga pada semester I 2022 sebesar Rp 483,7 triliun. Adapun realisasi ini sebagian besar diserap kompensasi dan subsidi tarif listrik, BBM dan gas, serta program Kartu Prakerja.

"Dana kompensasi awalnya hanya Rp 18,5 triliun tapi anggarannya ditambah menjadi Rp 275 triliun dengan persetujuan DPR yang kemudian dituangkan melalui Perpres 98/2022. Kita sudah bayarkan Rp 104,8 triliun, jauh lebih besar dari anggaran semula," ucapnya.

Menurutnya saat ini yang perlu diwaspadai dalam mengelola APBN bukan hanya kenaikan subsidi dari faktor harga, tetapi juga kewaspadaan juga dilakukan seiring kenaikan jumlah pengguna.

"Kalau kita perhatikan 2022, yang kita waspadai tahun ini bukan hanya kenaikan subsidi karena faktor kenaikan harga,  kita juga melihat adanya kenaikan subsidi dari faktor kuantitas," ucapnya.

Pada semester I 2021 BBM, solar, dan mitan mengalami kenaikan dari Rp 6,1 juta kilo menjadi Rp 7 juta kilo pada Juni 2022. Selain itu, LPG 3 kilogram naik dari 3 juta MT ke 3,2 juta mt, listrik bersubsidi dari 37,5 juta pelanggan naik ke 38,5 juta pelanggan, dan pupuk 3,8 juta ton naik menjadi 4,1 juta ton.

Kemudian, subsidi  perumahan juga naik jumlahnya  54,5 ribu unit menjadi 63,2 ribu unit  dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)  juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp 123,3 triliun menjadi Rp 179,3 triliun.

Belanja kementerian/lembaga lain yang cukup menonjol antara lain pembayaran kartu prakerja dimana sudah disalurkan Rp 5,6 triliun kepada 1,6 juta penerima yang mendapatkan Kartu Prakerja.