EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menyebut sejumlah proyek infrastruktur termasuk ibukota nusantara akan menjadi prioritas belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023. Adapun anggaran ini juga difokuskan penyelenggaraan pemilu pada 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk mendukung berbagai program-program prioritas nasional.
“Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama. Kemudian pembangunan infrastruktur termasuk IKN dalam hal ini,” ujarnya, Senin (8/8/2022).
Dari sisi pembiayaan, menurutnya, akumulasi dana abadi pendidikan akan dikelola sebagai mekanisme shock absorber. Hal ini sejalan dengan prioritas tersebut, alokasi belanja di kementerian dan lembaga juga akan difokuskan pada capaian program nasional terutama SDM.
"Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir 2024. Untuk mendukung tahapan pemilu, kita akan menganggarkan anggaran pendidikan 20 persen," tuturnya.
Sri Mulyani juga menambahkan, Pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia sudah kembali mencapai level sebelum pandemi Covid-19 merebak atau pra-Covid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia kuartal II 2022 tumbuh 5,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,44 persen pada kuartal II 2022 menjadi sebuah capaian impresif yang melampaui perkiraan optimistis pemerintah."Perekonomian Indonesia sudah mencapai pra-Covid level dihitung dari sisi GDP-nya, baik 2021 maupun 2022. Sementara dari sisi defisit APBN-nya relatif moderat," ujarnya, Senin (8/8/2022).
Ke depan pemerintah berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2022. "Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal II dan tahun ini bisa 5,44 persen. Bahkan (itu) di atas perkiraan optimistis kami 5,2 persen, ternyata 5,44 persen," ucapnya.
Maka itu untuk mendukung hal tersebut, menurut Sri Mulyani faktor-faktor sisi domestik masih diperlukan mengingat ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Sri Mulyani mengingatkan arahan presiden yang meminta kepada segenap kementerian dan lembaga pemerintah bisa merealisasi belanja pemerintah pada 2022 dengan fokus membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi.
