EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menyebut saat ini kalangan atas lebih banyak menikmati BBM subsidi. Adapun realisasinya mencapai 80 persen khusus Pertalite dan sebesar 95 persen khusus Solar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan membutuhkan bantuan. “Saat ini rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati lima persen dari subsidi Solar dan 20 persen subsidi Pertalite yang akan meningkatkan kesenjangan makin tinggi antarmasyarakat,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPR, Selasa (30/8/2022).
Menurut dia, upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi. “Upaya tersebut dilakukan secara simultan melalui proses kalibrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi, dan melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN,” ucapnya.
Sri Mulyani menyebut pada tahun ini seiring meningkatnya harga minyak dunia, terjadi gap besar antara harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. “Hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi melonjak tiga kali lipat, mencapai Rp 502,4 triliun,” ucapnya.
Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan ketika menyusun Perpres 98/2022, tetapi menurut Sri Mulyani kondisinya berubah dengan cepat. Adapun tingkat konsumsi BBM naik pesat, ketika harga minyak global tinggi dan nilai tukar rupiah sedang melemah, sehingga biaya subsidi dan kompensasi akan membengkak.
Menurut Sri Mulyani, akan terjadi penambahan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp 198 triliun, sehingga total anggarannya sebesar Rp 700 triliun. Namun, beban itu tak akan diserap sepenuhnya tahun ini.
"Jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023," ucapnya.
Maka itu, menurut dia, perlu terdapat perbaikan penyaluran subsidi energi kepada masyarakat yang miskin dan rentan miskin. Sri Mulyani menyebut bahwa prosesnya akan bertahap dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional, termasuk memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat.
