EKBIS.CO, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengubah paradigma tentang penyertaan modal negara (PMN). Arya mengatakan, PMN yang diberikan kepada BUMN mayoritas untuk penugasan dari pemerintah.
"Untuk tahun ini PMN (2023) diberikan kepada BUMN yang kami terima Rp 41,31 triliun. Ini semua penugasan, malah aksi korporasi tidak ada," ujar Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9).
Arya menyampaikan, perincian PMN meliputi Hutama Karya sebesar Rp 28,9 triliun, PLN sebesar Rp 10 triliun, PT Len Industri atau Defend ID sebesar Rp 1,75 triliun, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebesar Rp 659,2 miliar.
Arya mengatakan, pemberian PMN bertujuan untuk sejumlah penugasan pemerintah, seperti Hutama Karya dalam penyelesaian jalan tol Trans Sumatera tahap I dan II, PLN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, program listrik desa, dan pembangkit EBT, LEN untuk penguatan pertahanan nasional, dan peremajaan fasilitas navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan pada AirNav.
"Kalau dibilang untuk BUMN yang rugi, tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN di sini. Kalau tidak ada penugasan, kami tidak perlu PMN," ucap Arya.
Arya mengatakan, Kementerian BUMN kini lebih selektif dalam pengajuan PMN. Dia juga mengatakan Kementerian BUMN memprioritaskan PMN untuk BUMN yang sehat dan berhubungan dengan publik seperti pada Jiwasraya.
"Sekarang makin ketat, mungkin Garuda, setelah itu tidak ada BUMN rugi diberikan PMN," lanjut Arya.
Selain PMN, lanjut Arya, BUMN juga memiliki cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun. Arya mengatakan, BUMN masih menunggu rapat lanjutan dengan DPR dan Kemenkeu terkait peruntukan cadangan investasi tersebut.
Arya mengatakan penugasan pemerintah lewat PMN juga tak lepas dari peran BUMN sebagai pembuka pasar dan penggerak perekonomian nasional.
"Salah satu tugas BUMN membuka market baru, kalah BUMN tidak masuk, siapa yang masuk, tidak mungkin menunggu swasta masuk, daerahnya tidak akan berkembang," kata Arya menambahkan.
