EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terus memperluas kerja sama untuk memacu pertumbuhan pembiayaan haji khusus. Terbaru, Bank Muamalat menjalin kerja sama dengan PT Citra Wisata Dunia untuk penyaluran produk pembiayaan haji khusus dan umrah.
Produk Prohajj Plus ini ditargetkan dapat menjadi penopang utama bisnis Bank Muamalat di segmen konsumer. Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, saat ini Bank Muamalat menguasai 42 persen pangsa pasar haji plus.
"Sebagai bank pertama murni syariah yang dimiliki oleh BPKH tentu saja kami akan memaksimalkan potensi bisnis di segmen haji dan umrah," katanya dalam keterangan, Selasa (25/10/2022).
Dengan tuntasnya aksi korporasi pada awal tahun ini dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masuk sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), perseroan mendapatkan mandat untuk lebih fokus pada ekosistem haji dan umrah. Prohajj Plus ini menjadi produk terbaru yang diharapkan dapat memudahkan calon jamaah haji plus.
Permana mengatakan Bank Muamalat menggandeng perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkemuka di Tanah Air. Ia optimistis segmen ini akan memberikan hasil yang optimal terutama karena perjalanan ibadah ke Tanah Suci sudah mulai dibuka lagi.
Selain itu, dengan posisi BPKH sebagai PSP Bank Muamalat, maka secara tidak langsung keuntungan yang diraih oleh perseroan akan kembali lagi kepada jemaah haji melalui BPKH. Prohajj Plus merupakan layanan pembiayaan pengurusan haji khusus dari Bank Muamalat yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar haji lebih cepat tanpa perlu menabung lebih lama.
"Selain Prohajj Plus, Bank Muamalat juga meluncurkan pembiayaan umrah bekerja sama dengan perusahaan travel pilihan," katanya.
Sebagai informasi, sejak Oktober 2021 lalu Pemerintah Arab Saudi secara resmi telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah dari Indonesia seiring dengan laju perkembangan Covid-19 di Indonesia yang terus membaik. Hal tersebut kemudian diikuti dengan dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah haji bagi orang dari luar kerajaan pada tahun 2022.
