EKBIS.CO, DEPOK -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong peningkatan pasar pangsa pasar aset keuangan syariah di Indonesia hingga 16 persen. Saat ini, kata Ma'ruf, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pangsa pasar aset keuangan syariah baru 11 persen dari total nilai aset keuangan Indonesia.
"Pak OJK bilang potensinya 11 persen itu sudah naik itu tetapi saya ingin (naik hingga) 16 persen," ujar Ma'ruf saat hadir di Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2022 yang digelar Masyarakat Ekonomi Syariah di Masjid Raya At Thohir, Depok, Senin (31/10/2022).
Karena itu, Ma'ruf mendorong berbagai upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya, Wapres meminta diterbitkannya sukuk sebagai produk investasi syariah.
"Sekarang baru 11 persen saya bilang BUMN keluarkan sukuk nanti langsung 16 persen, insyallah, ada namanya sukuk BUMN, ada sukuk negara, sukuk BUMN sudah langsung terus insyaallah berkah," ujarnya.
Ma'ruf melanjutkan, saat ini Pemerintah juga fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari pusat hingga daerah. Selain membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sejumlah daerah juga membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Keberadaan KDEKS ini, kata Ma'ruf, untuk menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah yang ada di daerah."Ini ekonomi syariah di daerah sekarang sudah dibentuk namanya KDEKS untuk gerakan ekonomi syariah di daerah, diketuai oleh gubernur, wakilnya wagub dan sekretariat sekda, yang sudah terbentuk Riau, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTB," kata Ketua Harian KNEKS tersebut.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam laporannya ke Wapres menyebut Indonesia saat ini berada di posisi ke-7 nilai aset keuangan syariah terbesar di dunia menurut laporan State Global Islamic economy 2022. Dia mengatakan, per Agustus 2022 total aset keuangan syariah Indonesia, tidak termasuk saham-saham syariah, mencapai lebih dari Rp2.200 Triilun.
"Dan yang menggembirakan tumbuh hampir 15 persen dari tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar mencapai hampir 11 persen dari total aset keuangan Indonesia," ujar Mahendra.
Dia menyampaikan, salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih rendahnya inklusi keuangan syariah. Indeks inklusi keuangan syariah kata dia, tercatat baru 12,1 persen.
"Memang tertinggal dibandingkan inklusi nasional sebesar 85 persen," ujarnya.
Sementara untuk tingkat literasi atau pemahaman terhadap produk keuangan syariah indeks literasi untuk keuangan syariah adalah 9,1 persen atau 75 persen dari tingkat inklusinya. Ini juga lebih rendah daripada 49 persen untuk literasi nasional tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemahaman dan edukasi nasional yakni 58 persen daripada inklusinya
"Artinya pemahaman dan tingkat edukasi para pengguna produk keuangan syariah sudah tinggi, di antara mereka yg punya akses kepada produk keuangan syariah namun tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan inklusi itu sendiri," ujarnya.
Karena itu, kata dia, OJK mendorong pengembangan keuangan syariah dalam berbagai kebijakan dan program kerja melalui tiga roadmap pengembangan industri keuangan syariah. Pertama, roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia, roadmap pengembangan pasar modal syariah, dan roadmap pengembangan industri bank perkreditan rakyat dan BPR syariah.
