EKBIS.CO, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara simbolis kedua sebagai penerima DIPA tersebut setelah Menteri Kesehatan.
Presiden Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi tapi pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.
“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar Presiden dala acara dalam Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/12/22)
Presiden Jokowi menambahkan APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan kepada enam hal yakni pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
“Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” tegasnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan APBN memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah baik pada tingkat pusat dan daerah juga diminta untuk bersinergi dan bekerja dengan terintegrasi dan tidak ada yang bekerja sektoral.
“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Mentan SYL mengatakan pada tahun 2023, Kementan siap melaksanakan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 melalui empat program. Pertama, ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, kedua, nilai tambah dan daya saing industri, ketiga, pendidikan dan pelatihan vokasi dan keempat, dukungan manajemen.
“Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan pertanian dengan menyesuaikan tuntutan dunia yang dinamis, tetap menjamin kualitas produk pertanian yang prima dan ramah lingkungan. Selain itu, Kementan akan terus fokus dalam penyedian pangan bagi penduduk dan peningkatan daya saing produk pertanian,” tegasnya.
Ia menambahkan untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern, dirumuskan melalui lima strategi pembangunan pertanian yang dituangkan dalam lima Cara Bertindak (CB). Pertama, peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan dan pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua, diversifikasi pangan lokal.
Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan membangun lumbung pangan. Keempat, pengembangan pertanian modern melalui smart farming, penerapan mekanisasi pertanian, pemanfaatan inovasi, hasil riset dan digitalisasi pertanian dan kelima, gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).
“Strategi pembangunan tersebut digunakan untuk mengupayakan peningkatan produksi pangan strategis, utamanya beras, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya yang dimiliki dan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kementerian Pertanian mempunyai komitmen bahwa kebutuhan pangan pokok rakyat yang mencapai 273 juta jiwa harus dapat terpenuhi, apabila tidak ingin terjadi gejolak sosial, bahkan politik di masyarakat,” tutur SYL.
