EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022), memproyeksikan bahwa tingkat inflasi akan mencapai 5,34 hingga 5,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir 2022.
"Inflasi diperkirakan terkendali, dan kemarin setelah meningkat ke 5,95 persen, 5,72 persen, diperkirakan sampai akhir tahun bisa di angka bisa di angka 5,34-5,5 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Dalam sidang kabinet paripurna Selasa (6/12/2022), menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajaran menteri untuk mengantisipasi dampak kenaikan inflasi global ke ekonomi domestik, dan juga dampak cuaca ekstrem terhadap pergerakan harga barang dan jasa.
Pemerintah dalam sidang kabinet paripurna juga mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2022 akan mencapai 5,2 persen (year on year/yoy) dan meningkat menjadi 5,3 persen pada 2023. Sementara pertumbuhan ekonomi global, menurut Airlangga, diperkirakan mencapai 2,2-2,7 persen.
"Jadi Indonesia tumbuhnya mendekati dua kali lipat dari global karena (di global) tensi politik, inflasi, suku bunga global, stagflasi masih kelihatan," ujar dia.
Airlangga memaparkan peluang ekonomi Indonesia tetap bertumbuh pada 2023 dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang tertangani dengan baik, APBN berfungsi optimal sebagai peredam guncangan (shock absorber), dan harga komoditas yang relatif masih tinggi.
"(Selain itu) Presidensi G20 Indonesia membuat kredibilitas kita di pasar internasional baik," kata dia.
Presiden Joko Widodo dalam pengantar sidang kabinet paripurna memerintahkan jajarannya pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai upaya, termasuk dengan mengeluarkan stimulus fiskal. "Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali inflasi dari 3 bulan yang lalu 5,9 (persen). Kemarin turun ke 5,7 persen (Oktober), kemarin turun ke 5,4 persen (November). Ini artinya daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan, dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," kata Presiden.
