EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan, pemerintah terus memberikan berbagai macam kemudahan guna mendukung upaya peningkatan ekspor produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya terkait pembentukan ekosistem ekspor.
"Di dalam ekosistem ekspor ini mempertemukan aggregator dan pelaku UMKM ekspor yang didukung lembaga pembiayaan ekspor seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan BNI Xpora. Termasuk business matching antara aggregator dengan UKM," kata Teten pada penutupan acara Xpora International Logistic & Trade Expo 2022, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir siaran pers, Kamis (15/12).
Kedua, lanjutnya, capacity building yang terkait pengembangan kapasitas dan kemampuan ekspor UMKM disertai dengan pendampingan dan fasilitasi standardisasi. "Begitu pula dengan sertifikasi ekspor produk UMKM seperti organic, HACCP, BRC, ISO, hingga pembentukan Rumah Produksi Bersama," jelasnya.
Ketiga, fasilitasi buyer mapping dan market intelligence untuk produk natural ingredients ke pasar Eropa. "Kami sudah bekerja sama dengan Swiss Import Promotion Program atau SIPPO. Kita akan kloning apa yang sudah dilakukan SIPPO," tutur Menkop.
Keempat, sambungnya, kolaborasi perluasan pasar dengan Diaspora Indonesia yang menjadi aggregator. Di antaranya, Pasar Norwegia, kerja sama dengan Kadin dalam bentuk Indonesia Trading House di Swiss hingga kolaborasi antara KemenKopUKM, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, dan Kadin, untuk pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umroh.
Kelima, perluasan pasar melalui platform e-commerce seperti shopee, Lazada, dan Amazon. Keenam, adanya katalog promosi digital UKM potensial ekspor melalui website https://smesta.kemenkopukm.go.id.
"Mengingat banyaknya jumlah UMKM dan tidak semua UMKM memiliki kapasitas SDM yang memadai untuk mengekspor produk, maka KemenkopUKM menekankan pengembangan agregator. UMKM yang berhasil mengekspor produk didorong untuk menjadi agregator agar membantu UKM lainnya dalam mengekspor barang," jelas Teten.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kenaikan kontribusi ekspor UMKM nasional di kisaran 17 persen pada 2024. Target tersebut, tentu memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak seperti yang saat ini dilakukan BNI Xpora dan Bea Cukai untuk mendorong kontribusi ekspor UMKM di Indonesia.
"Saya berharap Xpora International Logistic & Trade Expo 2022 dapat menjadi model yang diterapkan di daerah lain. Lalu, memacu semangat UMKM untuk melakukan ekspor," tutur Menkop.
Dalam kesempatan sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Nugroho Wahyu Widodo menyatakan, seluruh pelaku UKM jangan sibuk berkompetisi, tapi harus mulai berkolaborasi. "Karena, saat ini, kita menghadapi tiga hal yang harus segera kita pastikan, yakni kualitas produk harus bagus, kuantitas harus lebih banyak, dan kontinuitas" ujarnya.
Maka, kata Nugroho, supaya bisa memenuhi pasar internasional, tiga hal tersebut harus segera diwujudkan. Ia pun mengajak para pelaku UKM yang menghadapi kendala atau masalah saat melakukan ekspor, datang ke Bea Cukai untuk dicarikan solusinya.
"Karena, pemerintah harus menjadi solusi bagi UKM, khususnya yang ada di Sulsel," tutur dia. Dirinya juga menyebutkan, hingga November 2022 terjadi peningkatan ekspor dari UKM lebih dari 50 persen.
Ke depan, Nugroho berharap kolaborasi antara Bea Cukai, Kementerian/Lembaga, Karantina, Imigrasi, Pelindo, dan sebagainya, harus lebih ditingkatkan lagi. "Termasuk dengan perbankan, sebagai wadah pembiayaan ekspor," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menjelaskan, Xpora International Logistics and Trade Expo merupakan kolaborasi dan sinergi pemerintah dan BUMN, yakni Bea Cukai Makassar dan BNI 46 Wilayah 7 Makassar. Nama Xpora akronim dari Export Assistance Bea Cukai Makassar.
Xpora International Logistic and Trade Expo merupakan ekspo pertama yang menghadirkan seluruh unsur dalam kegiatan ekspor. Mulai dari instansi karantina perikanan, karantina pertanian, FTA Center Kementerian Perdagangan, Sertifikasi Halal Kementerian Agama, HAKI Kementerian Hukum dan HAM, serta tempat pembuatan paspor dari Ditjen Imigrasi. Kemudian, ada lembaga pembiayaan yakni BNI.
Adapun program export assistance merupakan terobosan one stop service dalam suply chain ekspor, dimana UMKM terhubung langsung dengan seluruh pihak, terkait dalam kegiatan ekspor (logistic, buyer, pembiayaan). UMKM dapat mengurus izin dan konsultasi di satu tempat, seperti perizinan karantina, halal, paten produk, kepabeanan, dan juga terkait pengurusan paspor.
"Ouput dari kegiatan itu adalah penandatangan kesepakatan pengembangan UMKM bersama eksportir penerima fasilitas fiskal, dan investasi ke beberapa UMKM," kata Andhi. Hadir pula pada kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
