EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan mengalokasikan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini.
"Untuk bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP sebanyak 220 ribu unit," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Herry menambahkan, dana FLPP tahun ini dialokasikan sebesar Rp 25,18 triliun. Sedangkan untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) tahun ini dialokasikan sebesar Rp 890 miliar untuk 220 ribu unit rumah FLPP.
Terkait Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan sebesar Rp 3,46 triliun. Sedangkan alokasi untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tahun ini sebesar Rp 1,05 triliun untuk 12.072 unit.
Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama 40 bank penyalur menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran dana FLPP melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk tahun depan.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengingatkan dalam rangka menyambut 2023, bank penyalur dan pengembang perumahan untuk tetap menjaga kualitas walaupun dikejar target penyaluran. Sebanyak 40 bank yang menandatangani perjanjian tersebut terdiri dari tujuh bank nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dia mengatakan, pada 2023, BP Tapera tetap akan memberlakukan komitmen terbuka agar kuota tidak akan terkunci di bank manapun sehingga MBR akan terlayani dengan lebih cepat. Namun, kualitas dan ketepatan sasaran tetap menjadi fokus utama karena setiap per kuartal BP Tapera akan melakukan evaluasi. Hal itu guna melihat efektifitas komitmen di setiap bank serta menilai seluruh bank termasuk dari sisi keterhunian dan dokumen ketepatan sasaran.
