Selasa 14 Mar 2023 22:30 WIB

Waspada! Bappenas Sebut Potensi El Nino Mengintai Indonesia

Indonesia berpotensi terkena dampak fenomena iklim El Nino.

Red: Ahmad Fikri Noor
Sawah yang mengalami kekeringan (ilustrasi). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan, tahun depan Indonesia berpotensi terkena dampak fenomena iklim El Nino.
Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Sawah yang mengalami kekeringan (ilustrasi). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan, tahun depan Indonesia berpotensi terkena dampak fenomena iklim El Nino.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan, tahun depan Indonesia berpotensi terkena dampak fenomena iklim El Nino.

"El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia," kata dia saat rapat bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dikutip dari akun Instagram resmi @suharsomonoarfa, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Baca Juga

Menurut Suharso, salah satu dampak dari El Nino adalah kekeringan yang akan mempengaruhi produksi padi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lanjut Suharso, El Nino terbukti telah menurunkan produksi padi.

"Penurunan tersebut berkisar antara 1 hingga 5 juta ton, tergantung pada intensitas terjadinya El Nino," ucap Suharso.

Menimbang hal tersebut, dia mengharapkan isu strategis terkait El Nino yang berkaitan dalam sektor pertanian perlu ditindaklanjuti. Dalam kesempatan yang sama, Suharso juga menyampaikan sejumlah isu strategis lainnya dalam sektor pertanian sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam program pembangunan 2024 terkait major project dan antisipasi perubahan iklim maupun perdagangan global.

Isu tersebut meliputi regulasi regulasi penetapan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), pengembangan korporasi petani, penguatan penyuluhan di kabupaten sampai desa, lalu ketepatan bantuan pemerintah dalam mendorong produktivitas.

Kemudian juga pengalihan belanja kementerian atau lembaga ke Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperkuat peran pemerintah daerah, serta integrasi belanja kementerian atau lembaga, DAK, dan subsidi.

"Major project sektor pertanian yang akan menjadi fokus pemerintah di tahun 2024 adalah menuntaskan kawasan food estate di Kalimantan Tengah menjadi 61 ribu hektare, memastikan pengawalan produksi sebanyak 710 ribu ton, serta memperkuat pengolahan dan pemasaran produk," ujar dia.

Untuk major project lainnya ialah pengembangan korporasi petani guna memastikan dukungan pemerintah dan memperkuat peran korporasi petani sebagai entitas sasaran program pemerintah.

"Saya juga menekankan pentingnya data pangan dan pertanian yang komprehensif," ungkapnya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement