EKBIS.CO,   JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dalam 'Sinergi Dukungan Ekosistem Digitalisasi Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara (IKN)'. Dalam hal ini, BNI menciptakan konsep digital dengan mempersiapkan kartu multifungsi yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan transaksi di lokasi HPK. 

Pembangunan HPK diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau sarana akomodasi bagi pekerja konstruksi di IKN. Kerja sama tersebut diimplementasikan dalam penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BNI dan Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Hal tersebut merupakan tindaklanjut Kerja sama dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya ke lokasi HPK.

Direktur Network & Services BNI Ronny Venir mengatakan, BNI telah menciptakan konsep digital dengan mempersiapkan kartu multifungsi yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan transaksi pekerja konstruksi serta Tapcash untuk non pekerja di lokasi HPK. Dia menjelaskan, kartu multifungsi ini bisa dimanfaatkan untuk payroll gaji, sebagai kartu identitas pekerja, alat pembayaran, transaksi keuangan seperti transfer, beli pulsa, asuransi, dan lainnya, sehingga di lingkungan ini tercipta Cashless Society.

“Komitmen BNI terhadap pengembangan konsep digitalisasi yang terus bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dituangkan dalam Nota Kesepahaman/MoU,” ujarnya.

Dia merinci, kerja sama tersebut mencakup beberapa ruang lingkup di antaranya pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja konstruksi dalam rangka peningkatan literasi keuangan, melakukan publikasi dan sosialisasi program kerja sama pertukaran data dan informasi. Kemudian, juga dukungan alternatif pembiayaan dan digitalisasi transaksi bagi pekerja konstruksi melalui bisnis branchless banking BNI Agen46, serta pendampingan layanan perbankan bagi pekerja konstruksi dan fasilitas pendukung.

Sementara itu, Kementerian PUPR telah membangun 22 tower HPK yang diperkirakan dapat menampung sebanyak 16.000 tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari 18 Tower Tenaga Terampil, tiga Tower Tenaga Ahli, satu Tower Kantor Sementara PUPR dengan luas area 10,58 Ha dan setiap tower memiliki empat lantai. Berbagai fasilitas pendukung juga akan disiapkan seperti kantin, tempat ibadah, ruang serbaguna, klinik kesehatan, laundry, layanan transaksi perbankan, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya agar para pekerja bisa fokus bekerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerja Indonesia. 

Pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja Indonesia agar bisa tinggal di hunian yang layak dan meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN.

“BNI akan selalu siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR serta Kementerian lainnya untuk menciptakan ekosistem digitalisasi bagi kemudahan layanan finansial untuk masyarakat Indonesia,” kata Ronny.