EKBIS.CO, JAKARTA -- Indonesia akan terus mendorong negara-negara ASEAN untuk mengintegrasikan sektor perekonomian. Salah satunya dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dalam regional tersebut.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan, Nella Sri Hendriyetty mengatakan, kebijakan Local Currency Transaction (LCS) bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mata uang asing sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia mendorong negara-negara di ASEAN untuk memakai mata uang lokal dalam transaksi lintas batas ASEAN.
"Saat ini kita sedang menjalin pendekatan dengan Malaysia dan Thailand yang dilakukan secara bilateral, belum secara regional,” ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 'Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Netralitas ASEAN', Rabu (3/5/2023).
Saat ini, dia melanjutkan, sudah terbentuk gugus tugas proses transisi penggunaan mata uang lokal di negara ASEAN. Harapannya, proses transisi ini berjalan sukses sehingga bisa memasukkan ketentuan tentang penggunaan mata uang lokal ASEAN dalam kewajiban kontrak bisnis di sesama negara ASEAN.
Menurutnya, meski sangat mendorong pemakaian mata uang lokal ASEAN dalam transaksi perdagangan, tidak ada pemaksaan dalam proses implementasi. Semua diserahkan pada kesiapan masing-masing negara.
"Dengan instrumen ini, negara ASEAN punya pilihan diversifikasi komposisi cadangan devisanya. Dan bisa tingkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Kalau bergantung seluruhnya pada dolar Amerika misalkan, rentan terkena turbulensi ekonomi dan fundamental ekonomi melemah. Kalau ada penguatan dolar, nilai rupiah turun, biaya impor bahan baku, dan lain-lain akan meningkat cukup tajam,” jelasnya.
Masih di bidang keuangan, keketuaan Indonesia pada ASEAN juga mendorong penggunaan Quick Response Code atau QR tunggal yang bisa digunakan di semua negara anggota dalam transaksi perdagangan, termasuk di bidang pariwisata. Selain itu, ada pula inklusi finansial untuk sektor UMKM.
Tidak hanya itu saja, Indonesia juga tengah menggalang dukungan negara ASEAN untuk memasukkan transisi energi ke dalam taksonomi transisi energi versi dua yang sesuai dengan situasi dan karakter di Asia Tenggara agar diakui secara global. Jika diakui secara global, maka penyaluran pembiayaan transisi energi akan lebih murah lagi.
