EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin tim satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat realisasi investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait percepatan investasi di IKN Nusantara.
"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas," katanya saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan pemerintah membentuk task force khusus untuk mengkoordinir antarkementerian dan lembaga terkait guna mempercepat investasi di IKN.
"Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Bambang dalam konferensi pers yang dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Pemerintah, lanjut Bambang, juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal itu dilakukan agar lahan yang ditawarkan kepada investor sudah clean and clear.
"Jadi yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya," jelasnya.
Bambang berharap kejelasan tentang tanah itu akan membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Di samping itu, investor juga bisa mendapatkan harga paling baik dilandasi oleh data dan informasi terkini.
Badan Otorita juga diminta untuk membuat satu one stop shop yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk memudahkan investor mendapatkan informasi. "Jadi satu pintu saja investor ke kami (Badan Otorita) atau ke BKPM, sama saja karena kita merupakan bagian dari satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM," ungkap Bambang.
