EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Ahad (21/5/2023). Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya empat hal yang dibahas Jokowi dan Macron, mulai dari keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) hingga soal pertahanan.
"Pertama, keanggotaan Indonesia di FATF, saya harap dukungan Prancis agar Indonesia diterima sebagai anggota FATF. Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF," ujar Jokowi dalam keterangan pers yang dibagikan Sekretariat Presiden.
Kedua, Jokowi juta meminta dukungan Presiden Macron agar Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dapat segera selesai pada tahun depan. Ketiga, kedua pemimpin turut membahas investasi sektor strategis.
Jokowi menyambut baik keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi Indonesia dan bantuan Prancis melalui The Agence Française de Développement (AFD) sebesar 500 juta Euro dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Jokowi juga memandang perlu untuk mendorong tindak lanjut kerja sama Hydrogene de France (HDF) dengan PT Bukit Asam untuk teknologi berbasis hidrogen. Kemudian Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dengan Yayasan Biru Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia juga membuka investasi untuk bangun Ibu Kota Nusantara di bidang infrastruktur, energi hijau, dan ekowisata. Kami sudah siapkan insentif dan fasilitas investasinya," kata Jokowi.
Keempat, dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista), Jokowi menyambut baik rencana joint venture PT Len Industri dan Thales. "Mari terus dorong alih teknologi, transfer pengetahuan dan produksi bersama," ujar dia.
"Saya ajak partisipasi sektor swasta Prancis untuk implementasi kerja sama konkret AOIP. Saya juga undang partisipasi Prancis pada ASEAN-Indo-Pacific Forum di Jakarta pada September," kata Jokowi menambahkan.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.