Sabtu 03 Jun 2023 10:09 WIB

Indonesia Ajak BRICS Perjuangkan Keadilan Ekonomi Negara Berkembang

Negara Global South berhak jadi bagian dari rantai pasok dan bebas dari diskriminasi.

Red: Friska Yolandha
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap BRICS memperjuangkan hak-hak pembangunan dan keadilan ekonomi negara-negara berkembang.
Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap BRICS memperjuangkan hak-hak pembangunan dan keadilan ekonomi negara-negara berkembang.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berharap BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) memperjuangkan hak-hak pembangunan dan keadilan ekonomi negara-negara berkembang. Harapan tersebut disampaikan Retno saat menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan, Jumat (2/6/2023), waktu setempat.

Retno menyatakan saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Sehingga, tatanan dunia berbasis aturan telah kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingannya masing-masing.

Baca Juga

"Jika tren ini terus berlanjut, negara berkembang yang akan paling dirugikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki tatanan global yang tidak sehat ini. Dan BRICS berpotensi menjadi kekuatan yang positif untuk itu," kata Retno dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (3/6/2023).

Dia menambahkan BRICS harus memperjuangkan hak pembangunan setiap negara, terutama negara berkembang yang hingga saat ini masih banyak mengalami ketidakadilan ekonomi.

Menurut Retno, negara-negara Global South berhak menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan sertaperangkap utang. Isu tersebut juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima, Jepang, Mei lalu.

"Saya harap BRICS dapat ikut mendukung upaya ini dan tidak menjadi bagian dari ketidakadilan ekonomi," kata Retno.

Retno juga mengajak BRICS memperkuat multilateralisme yang inklusif. Tata kelola global, lanjut dia, harus direformasi dengan mempertimbangkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang.

Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global.

Selain Indonesia, pertemuan para Menlu BRICS itu juga dihadiri 14 negara undangan lainnya. Keempat belas negara itu adalah Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazakhstan, Kuba, Mesir, Republik Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay.

Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement