EKBIS.CO, BADUNG -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan budi daya bibit tuna untuk memberikan nilai tambah ekonomi negara dan kesejahteraan nelayan.
"Bibit tuna ditangkap kemudian dipelihara sampai kurun waktu tertentu yang bisa memberi nilai tambah perekonomian dan penuhi kebutuhan protein," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Legian, Kabupaten Badung, Bali, beberapa waktu lalu.
Trenggono menjelaskan, penangkapan tuna untuk budi daya itu nantinya tidak menyasar tuna dewasa melainkan bayi-bayi tuna. Bayi tuna itu tidak ditangkap dengan cara dipancing melainkan menggunakan jaring dan setelah tertangkap dipindahkan ke dalam keramba besar. Bibit tuna itu akan dipelihara hingga dewasa sampai usia tiga hingga empat bulan dan siap untuk dipanen.
Ia menyakini, pemeliharaan tersebut justru memberikan kualitas yang lebih bagus dan bobot tuna yang lebih besar. "Saya sudah mendatangkan ahli dari Turki yang cukup berhasil, cara penangkapannya pun beda," kata dia.
Adapun rencana mengembangkan pembudidayaan tuna tersebut merupakan salah satu bagian ekonomi biru guna mendukung pemberantasan penangkapan tuna ilegal (IUUfishing).
Tuna memiliki empat jenis yang banyak ditangkap yakni tuna sirip biru, tuna sirip kuning, mata besar, dan tuna albacore.
Sementara itu, lanjut dia, seluruh wilayah di Indonesia berpotensi mengembangkan budi daya bibit tuna itu terutama daerah yang memiliki teluk. Beberapa teluk di Tanah Air yang berpotensi mengembangkan budi daya tuna itu di antaranya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, hingga Morotaidi Maluku Utara.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara produsen ikan tuna, cakalang, dan tongkol terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 15 persen. Berdasarkan data KKP pada 2021, produksi tuna dan cakalang Indonesia mencapai 790 ribu ton dengan nilai mencapai Rp 22 triliun.
Sedangkan, jumlah ekspor komoditas itu mencapai 174,7 ribu ton dengan nilai 732 juta dolar AS atau lebih dari Rp 10,6 triliun. Ekspor ikan tuna Indonesia diserap pasar Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Arab Saudi, Uni Eropa, Australia, Vietnam, Inggris, dan Filipina.
