EKBIS.CO, JAKARTA -- Kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS dinilai sangat kecil karena dapat mengganggu hubungan dengan sejumlah negara. Dari sisi perdagangan, Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan beberapa negara di kelompok G7.
"Menurut saya kemungkinannya kecil, karena AS (Amerika Serikat) dan Jepang merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia," kata Senior Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (11/8/2023).
Selain itu pengaruh AS, Jepang, dan Eropa sangat kuat dari sisi geo-politik. Sementara aliansi BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan belum bisa mengimbangi pengaruh anggota negara G7 tersebut.
Rully mengakui Inonesia memang akan mendapat keuntungan apabila masuk dalam kelompok BRICS, salah satunya yaitu dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun saat ini Bank Indonesia (BI) lebih melihat hubungan bilateral antarnegara, antara lain dengan menerapkan local currency settlement.
Dengan mempertimbangkan kondisi geo-politik yang sangat tidak menentu saat ini, serta hubungan antara AS dan China yang cenderung memburuk, menurut Rully, akan sangat berisiko bagi Indonesia bila memilih salah satu pihak, dalam hal ini China.
"Kemungkinan bergabung dengan BRICS akan lebih berisiko mengingat AS saat ini adalah satu-satunya super power global," terang Rully.
Di sisi lain, Rully melihat belum ada sinyal dari BI mengenai bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Berdasarkan pernyataan dari BI pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) beberapa waktu yang lalu, Rully juga belum melihat urgensi dari hal tersebut.
Menurut Rully, saat ini BI masih tetap fokus kepada stabilitas, dalam menentukan kebijakan moneternya. BI juga masih fokus kepada pengendalian devisa melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk memperbesar cadangan devisa.
"Saya juga belum merasa saat ini terdapat urgensi Indonesia untuk merapat ke BRICS karena dalam sejarah Indonesia selalu berada pada posisi netral," kata Rully.
