Jumat 18 Aug 2023 17:04 WIB

Pengamat: WFH Berpotensi Hambat Ekonomi dan Tidak Efektif Turunkan Polusi

Polusi di Jakarta mengindikasikan aktivitas sosial ekonomi sudah kembali pulih.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Pengunjung beraktivitas di Perpustakaan Nasional dengan latar belakang polusi di langit Jakarta, Senin (14/8/2023). Pemerintah menilai kondisi polusi udara di Jakarta sudah berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hal tersebut diakibatkan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek serta ondisi kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo merespon kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada sejumlah menteri dan Gubernur untuk segera menangani kondisi polusi udara dengan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengatasi emisi transportasi, mengurangi kendaraan berbasi fosil dan beralih menggunakan transportasi massal, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta melakukan rekayasa cuaca.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Pengunjung beraktivitas di Perpustakaan Nasional dengan latar belakang polusi di langit Jakarta, Senin (14/8/2023). Pemerintah menilai kondisi polusi udara di Jakarta sudah berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hal tersebut diakibatkan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek serta ondisi kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo merespon kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada sejumlah menteri dan Gubernur untuk segera menangani kondisi polusi udara dengan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengatasi emisi transportasi, mengurangi kendaraan berbasi fosil dan beralih menggunakan transportasi massal, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta melakukan rekayasa cuaca.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus melakukan keputusan yang tepat dalam mengatasi tingginya polusi di Jakarta. Piter menyampaikan terdapat sejumlah perspektif dalam peningkatan polusi di Jakarta, baik dari sisi kacamata ekonomi maupun sosial.

"Polusi di Jakarta mengindikasikan aktivitas sosial ekonomi sudah kembali pulih. Pabrik-pabrik sudah beroperasi penuh," ujar Piter saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Baca Juga

Piter menilai kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah mungkin saja berdampak bagi penurunan polusi, namun memiliki dampak sosial seperti perlambatan ekonomi, bahkan pengangguran. Piter menyayangkan pengelolaan limbah dari aktivitas ekonomi tidak dilakukan secara baik.

"Kalau hanya WFH sebagian ASN, tidak diikuti dengan pengetatan pengawasan atas pabrik-pabrik untuk mengelola limbah, menurut saya tidak akan efektif. Polusi terbesar menurut saya lebih dari pabrik-pabrik," ucap Piter. 

Piter mengatakan solusi utama untuk menurunkan tingkat polusi udara bukan dengan mengurangi aktivitas ekonomi, melainkan menerapkan ketentuan terkait pengelolaan limbah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Piter menyebut pemerintah harus mendorong pabrik mengelola limbah secara maksimal. 

"Masyarakat  juga didorong memanfaatkan kendaraan publik. Regulasi terkait kendaraan bermotor harus diperketat. Kendaraan yang mengeluarkan polusi harus dilarang beroperasi," kata Piter. 

 

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement