EKBIS.CO,  JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengingatkan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengenali kelebihan daerah. Hal itu bertujuan agar bisa mendongkrak perekonomian setempat.

“Saya minta teman-teman Kementerian Keuangan untuk benar-benar bisa menerjemahkan kelebihan dari Maluku Utara ini. Di sini ada nikel, panas bumi, perikanan. Masing-masing sektor itu diterjemahkan menjadi efek kesejahteraan,” kata Suahasil dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Wamenkeu menyoroti kinerja perekonomian Maluku Utara yang tumbuh kuat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kuartal II 2023 yang mencapai 23,89 persen. Capaian tersebut ditunjang aktivitas sektor industri pengolahan dan pertambangan. Sementara itu, laju inflasi terjaga pada level moderat 3,79 persen, serta neraca perdagangan mempertahankan tren surplus.

Wamenkeu meyakini kinerja positif tersebut berkat pengoptimalan potensi daerah. Untuk itu, Suahasil menekankan pentingnya peran seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk membantu pemerintah daerah dalam menggali potensi. Selain itu, juga untuk menyelesaikan masalah dan hambatan yang terjadi di daerah.

Dengan mengenali potensi daerah diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat optimal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mencapai kesejahteraan.

“Kita analisis data yang terjadi di perekonomian Maluku Utara. Mau lewat pertanian, mau lewat pertambangan, mau lewat pendidikan, mau lewat stunting, tapi ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat,” jelas Wamenkeu.

Imbauan Wamenkeu disampaikan dalam rapat ALCO Regional Maluku Utara yang diselenggarakan di KPPN Ternate, Maluku Utara pada Rabu (16/8/2023).

Rapat ALCO Regional merupakan wadah untuk berdiskusi dengan para local expert, akademisi, dan pimpinan daerah dalam rangka memahami isu ekonomi dan keuangan daerah dengan mendengar langsung dari para pemangku kepentingan.

Wamenkeu meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk terus membangun hubungan baik, bersinergi, dan berkolaborasi dengan pejabat daerah, universitas, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) demi mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera.