EKBIS.CO, JAKARTA -- Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) menyepakati perlunya penguatan kebijakan makro. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjadikan kebijakan makroekonomi lebih baik dalam menghadapi perubahan global.
“Kesepakatan ini untuk menjawab kelanjutan pemulihan ekonomi di kawasan dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Perry memastikan, selama ini bauran kebijakan yang diterapakan semakin dikenal dan dipahami serta diterapkan di ASEAN. Hal itu sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diterapkan, terutama di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini.
“Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu contoh utama penerapan bauran kebijakan makroekonomi,” ucap Perry.
Perry menjelaskan, bauran kebijakan makroekonomi tersebut salah satunya adalah penguatan koordinasi kebijakan antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral. Perry menegaskan, dalam proses tersebut terjadi koordinasi yang erat dalam kebijakan moneter.
“Kebijakan moneter menjadi salah satu tulang punggung Indonesia yang memastikan Indonesia melanjutkan pemulihan serta menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Perry.
Perry menambahkan, elemen bauran kebijakan makroekonomi dengan melakukannpemanfaatan kebijakan makroprudensial untuk menjawab sejumlah hal. Beberapa di antaranya yakni pembiayaan dan mendukung pemulihan perekonomian.
“Terkoordinasi pula antara kebijakan makropudensial dan fiskal. Di sinilah Indonesia dikoordinasikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” tutur Perry.
Dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdaoat tiga agenda yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu. Pertama adalah pembahasan mekanisme pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi pascapandemi.
Lalu kedua yaitu ekonomi digital dengan mendorong seluruh instrumen yang dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Selanjutnya ketiga adalah isu keberlanjutan seperti pembiayaan untuk transisi energi dan pembangunan infrastruktur.
"Pesan kerja sama regional ini menjadi sangat penting, terutama mengingat dinamika dan tantangan global saat ini," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
