EKBIS.CO, SURABAYA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan di bawah kementeriannya karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.

Hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa dalam acara yang digelar oleh Kejaksaan Agung dengan tajuk "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Ahad (27/8/2023).

"Tidak akan mungkin suatu negara hanya mengandalkan dari satu sisi saja seperti pajak. Negara kita belum bisa seperti Finlandia yang penerapan pajaknya itu tinggi," ujarnya.

Menurut Erick, Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pasar bebas tetapi juga menyeimbangkan program pemerintah dalam hal ini BUMN, sektor privat dan investasi. "Artinya keseimbangan itu harus terjadi, jika BUMN bobrok, bagaimana bisa mengintervensi pasar," ucapnya.

Erick mencontohkan, intervensi pasar yang dilakukan BUMN saat terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia ialah membeli vaksin terlebih dahulu. "Karena saat itu situasi genting dan jika beli vaksin prosesnya akan panjang, oleh karena itu negara menugaskan BUMN untuk menjadi pelopor pembelian vaksin," kata Erick.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut akan terus melakukan program "bersih-bersih" BUMN untuk menjadi lebih baik.

"Saya sadari, bersih-bersih itu tidak akan bisa jika tidak didukung oleh berbagai pihak, salah satunya adalah kejaksaan," ungkapnya.

Namun, Erick menekankan, konsep bersih-bersih tidak hanya sekedar pencitraan saja dan harus berjalan terus ke depannya. "Oleh karena itu Kementerian BUMN punya 'blueprint' hingga 2034, ketika bersih-bersih kemarin dilaksanakan dari 108 ke 41 BUMN dan 27 menjadi 12 grup BUMN, itu terjadi efisiensi nyata karena pendapatan kami naik," ujar Erick.

Menurut Erick, saat pertama kali masuk BUMN, profitnya hanya mencapai Rp 13 triliun namun saat ini sudah meningkat. "Hari ini profit BUMN mencapai Rp 250 triliun, itu karena efisiensi dan transparansi," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong bagaimana BUMN bisa menjadi alat untuk kepentingan negara dan masyarakat. "Jadi, bukan besarnya BUMN lagi yang dibicarakan tetapi bagaimana BUMN bisa sehat, bersih dan efisien untuk kepentingan negara dan masyarakat," kata Erick.