EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Belanda agar mendorong penghapusan regulasi deforestasi UE. Selain itu, Jokowi juga meminta Belanda memberikan dukungan kepada Indonesia untuk mengembangkan teknologi rendah karbon.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023).
“Saya juga berharap, Belanda dapat dukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana, Ahad (10/9/2023).
Selain itu, Jokowi juga menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.
“Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta dukungan PM Rutte terhadap proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Jokowi menyebut saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.
“Indonesia telah ajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyebut bahwa ASEAN telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama ASEAN dengan Belanda.
“Walaupun prosesnya tidak mudah, namun akhirnya dapat disepakati. Saya berharap, ini akan lebih majukan kerja sama ASEAN dengan Belanda,” ucap Jokowi.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
