Selasa 24 Oct 2023 10:52 WIB

Transformasi BUMN, 90 Persen Proyek Strategis Nasional Tuntas

Itu bentuk dukungan BUMN meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Red: Fuji Pratiwi
Menteri BUMN Erick Thohir dalam program penanaman pohon ini di halaman Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Foto: Dok Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir dalam program penanaman pohon ini di halaman Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

EKBIS.CO, JAKARTA -- Empat tahun kepemimpinan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi banyak warna perubahan di Kementerian BUMN dengan menggerakan transformasi yang masif untuk mewujudkan Indonesia maju. Salah satu yang menjadi target terukur dalam mengelola BUMN saat genap lima tahun di 2024 adalah penyelesaian 88 

program strategis nasional (PSN).

Baca Juga

Erick menyebutkan bahwa hingga saat ini, 90 persen dari seluruh PSN yang menjadi tanggung jawab BUMN telah selesai. Dan menyisakan 10 persen sisanya yang diperkirakan akan selesai tahun 2024, atau sebelum pemerintahan yang baru terbentuk.

"Itu menjadi bentuk dukungan BUMN terhadap pemerintah dalam program PSN yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah," ujar Erick di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Untuk mengawasinya, Kementerian BUMN telah membentuk Strategic Delivery Unit (SDU) yang berada langsung di bawah Executive Office Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN tersebut.

Realisasi penyelesaian 88 PSN tersebut merupakan salah satu simbol transformasi yang berhasil dilaksanakan sejak masa awal kepemimpinan Erick di Kementerian BUMN. Dia memulai transformasinya dari ruang kerjanya sendiri. Ruang kerja yang awalnya didesain untuk kaku, seperti tamu menghadap petinggi. Itu kemudian ia ubah menjadi format meeting, dimana semua orang yang duduk di sana setara, di meja yang sama. 

"Langkah transformasi itu dilakukan karena diawal saya menjadi Menteri BUMN, teridentifikasi tiga masalah. Pertama, organisasi Kementerian BUMN yang cenderung birokratis. Kedua, organisasi BUMN terlalu besar dan tidak fokus. Ketiga, tidak ada satu nilai yang mengikat," ujar Erick.

Setelah itu, Erick memperluas cakupan transformasi BUMN yang sangat layak dibilang, besar-besaran. Langkah pertama, dia memangkas birokrasi di Kementerian BUMN dengan membuat perubahan tata kelola yang signifikan dan dinilai lebih efisien. 

Erick membentuk tim di bawahnya berdasarkan pola kerja korporasi yang memudahkan koordinasi antara BUMN dengan Kementerian BUMN sebagai pembinanya. Pembagian timnya pun jelas, yaitu Tim Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Tim Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Tim Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi. 

Pengelolaan portofolio BUMN sejak tahun 2019 tidak lagi dilakukan di bawah Deputi melainkan dipegang langsung oleh Wakil Menteri BUMN yang terbagi atas dua belas klaster. 

 

Program strategis

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang ringkas, Erick Thohir juga menyederhanakan peraturan menteri yang mengatur tata kelola BUMN dari semula 45 Peraturan menjadi hanya 3 Peraturan. 

Terobosan dalam melakukan simplifikasi dan penataan regulasi peraturan Menteri BUMN ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap memiliki landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian (prudent). 

Penataan regulasi dan simplifikasi Peraturan ini juga diharapkan menjadi daya dorong percepatan BUMN dalam bersaing dengan dilandasi aturan main yang jelas pada skala nasional dan internasional. Sebagai wujud tingginya perhatian dalam memperkuat tata kelola BUMN, Erick juga melakukan reformasi standar manajemen risiko untuk seluruh BUMN dengan pemetaan BUMN berdasarkan kategori BUMN, ukuran dan kompleksitas masing-masing BUMN. Pengelompokan juga didasari atas kewajiban pemenuhan syarat Organ Pengelola Risiko berdasarkan kategori dan klasifikasi risiko BUMN. 

Dengan adanya pengaturan terkait standar manajemen risiko BUMN ini, diharapkan manajemen BUMN semakin peka dalam menjalankan mitigasi atas kegiatan usaha BUMN. Itu perlu guna menghindarkan perusahaan dari penyalahgunaan wewenang, fraud, kelemahan proses bisnis dan kajian investasi dan hal lain yang dapat melemahkan kinerja.

"Untuk memastikan strategi transformasi berjalan, saya membentuk Strategic Delivery Unit atau SDU. Tugasnya mengawasi tercapainya 88 proyek strategis di bawah Menteri BUMN. Hasilnya efektif. Akhir tahun nanti, sebagian besar proyek strategis itu akan terselesaikan," kata Erick.

 

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement