EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim, Erick Thohir meminta pembangunan infrastruktur bendungan dan jalan tol bisa rampung pada 2024.
Dalam rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves, Erick Thohir mendorong percepatan sejumlah program strategis di antaranya pelaksanaan proyek utama pada enam kelompok pembangunan triwulan III, yang terdiri dari Indikator Pembangunan Nasional, Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategis Nasional, SDGs dan Direktif Presiden.
“Saya minta untuk bendungan lainnya dengan target selesai 2024, juga untuk jalan tol,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (30/10/2023).
Erick juga meminta kendala terkait lahan pembangunan infrastruktur, bendungan maupun jalan tol yang bersengketa dengan lahan masyarakat atau kawasan hutan bisa diselesaikan.
“Saya mohon Menteri PUPR bersama Menteri ATR/BPN bisa melakukan percepatan pengadaan tanah/lahan, Menteri LHK melakukan percepatan persetujuan PPKH, LMAN dan Satgas Dampak Sosial untuk menunaikan uang ganti rugi, serta tim terpadu untuk eksekusi lahan,” ujarnya.
Selanjutnya, ia meminta dukungan kementerian/lembaga lain terkait pembangunan infrastruktur pendukung untuk mencapai target pembangunan kelautan dan perikanan, seperti irigasi, listrik, jalan produksi, akses permodalan, sarana transportasi dan sistem logistik, integrasi penataan ruang, integrasi perizinan pusat dan daerah, inovasi teknologi produksi dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan.
Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini juga sedang mengkoordinasikan penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lainnya di luar dua belas lokasi yang telah ditetapkan.
Erick menambahkan, dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino. Penggunaan teknologi pengolah sampah ramah lingkungan sangat penting dan darurat bagi daerah-daerah yang sudah darurat sampah dan memiliki TPA yang sudah kelebihan kapasitas.
Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 K/L antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi. Sementara itu, menanggapi isu terkait perdagangan karbon, saat ini Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengkoordinasikan penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri.
Langkah ini penting agar segera diadakan Rapat Komite Pengarah untuk Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan agar peraturan dimaksud dapat diselesaikan sebelum COP 28 UAE pada 30 November 2023.
"Oleh karenanya, sangat diharapkan dukungan yang kuat dari K/L terkait terutama KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara terkait penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan perdagangan karbon luar negeri,” ungkap Erick.
Selain itu, terdapat 37 Proyek Prioritas Strategis Nasional Sektor Transportasi dengan capaian 73 persen dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2024.
Beberapa proyek strategis nasional yang perlu mendapat perhatian yaitu bandara dan pelabuhan yang sudah diselesaikan agar diperhatikan jalan akses serta fasilitas pendukung (penyediaan air, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi), serta beberapa proyek PSN yang masih terkendala dengan Penyelesaian Lahan dan Amdal agar segera diselesaikan sebelum tahun 2024.
Beberapa proyek yang baru dimulai seperti New Palembang Port dan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila agar ditetapkan target yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2024.
“Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian KLHK dan Kementerian BUMN dalam penyelesaian isu-isu dalam Proyek Strategis Nasional,” ujar Erick.
Menko Marves Ad Interim Erick Thohir juga menyampaikan Pencapaian Janji Presiden 2020 sampai dengan 2024, di mana dari 11 Janji Presiden, 7 janji telah selesai, dan 2 janji masih dalam proses pelaksanaan yaitu pembangunan bandara baru Sukabumi, dan penjajakan kerja sama pembukaan rute konektivitas Kupang-Dili.
