EKBIS.CO, JAKARTA — Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan banyak petani yang mengeluh tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi meski terdaftar sebagai penerima. Padahal, stok pupuk pupuk subsidi yang tersedia saat ini masih ada lebih dari 1 juta ton. 

Amran mengatakan, penyebab para petani itu tak bisa mengakses pupuk subsidi karena belum memiliki Kartu Tani. Selain itu, juga tak sedikit petani yang belum dapat menggunakan Kartu Tani karena menggunakan sistem digital. Alhasil, meski pupuk subsidi masih tersedia, petani tak dapat memperoleh pasokan.

“Masalah sekarang petani tidak mampu akses dengan Kartu Tani, jadi kita buat regulasi nantinya petani bisa langsung akses. Apakah kita beri uang, apakah gunakan KTP, yang penting bisa dapatkan pupuk,” kata Amran di kantornya, Selasa (7/11/2023).

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat usai bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), Rahmad Pribadi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Holding Pangan ID Food di Kementan, siang ini.

Amran mengatakan, masalah semacam itu salah satunya terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan saat dirinya meninjau langsung proses penyaluran pupuk subsidi. Terutama di wilayah pegunungan di mana yang mana pemahaman petani masih rendah terhadap Kartu Tani.

“Pupuk itu ada satu juta ton, tapi di sisi lain petani berteriak. Artinya ada yang missed, tidak sinkron,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, saat ini ada sekitar 16 persen dari total 17 juta petani penerima pupuk subsidi yang tak punya Kartu Tani. Oleh karena itu, kata Amran, Kementan akan segera mengeluarkan regulasi agar para petani yang tak punya Kartu Tani bisa dengan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi dalam musim tanam kali ini.

“Solusinya dalam waktu dekat, paling lambat dua minggu selesai. Kita buatkan regulasi. Pupuk subsidi ada 1 juta ton. Kalau kurang, kita tambah,” kata Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan, isu utama masalah pupuk subsidi ada pada data. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian telah berupaya untuk memastikan data petani yang berhak memperoleh dapat lebih lancar ke depannya.