EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang belum memberikan izin untuk Starlink menjadi penyelenggara telekomunikasi di Indonesia adalah untuk menjaga kedaulatan data nasional.
Menurutnya Starlink besutan pengusaha AS Elon Musk itu masih belum mencapai kesepakatan untuk tunduk pada aturan menggunakan IP Address Indonesia. "Masalahnya Starlink masuk ke sini itu soal kedaulatan data kita, bukan urusan negara lain. Pokoknya selama IP address-nya ada di Indonesia, kita oke. Kalau IP address-nya enggak ada di Indonesia entar kontrolnya bagaimana? Itu saja," kata Budi di Jakarta, Kamis (30/11/2023) malam.
Budi menegaskan tak ada sangkut paut antara untuk perizinan Starlink di Indonesia dan keputusan personal Elon Musk yang mendukung Israel dalam konflik antara Israel dan Palestina. Ia dengan tegas menyatakan alasan Starlink belum bisa mengantongi izin murni karena perusahaan asal AS itu belum bersedia mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia.
"Itu kan sikapnya di luar negeri. Enggak ada hubungannya. Kami pokoknya konsisten dengan cara berpikir dan bertindak untuk melindungi kedaulatan nasional kita gitu loh, bahwa IP address-nya harus di Indonesia," tegas Budi.
Adapun informasi mengenai Starlink yang ingin beroperasi di Indonesia sudah bergulir sejak September 2023. Pada Rabu (20/9), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto sempat mengungkapkan bahwa penyedia layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk itu menunjukkan minat untuk membangun usaha dan menjadi salah satu pemain di industri telekomunikasi Indonesia.
Starlink sempat bertandang ke Kementerian Kominfo dan meminta penjelasan mengenai tata cara membuka izin usaha layanan telekomunikasi di Indonesia. Wayan mengingatkan Starlink untuk bisa memenuhi komitmen melakukan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia.
"Nah tantangannya sekarang Starlink ini masih ingin cara kerja seperti Over The Top (OTT), sehingga dia ingin berbisnis namun tidak menyerap pegawai di Indonesia. Maka dari itu ini masih didiskusikan lebih lanjut," ujar Wayan.
