EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan perubahan direksi hal yang lumrah dalam sebuah korporasi. Erick menekankan akan terus menerima masukan terkait BUMN baik dari masyarakat hingga para calon presiden dan calon wakil presiden.
"Ketika saya membuka hal-hal yang sensitif di BUMN, saya Lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan, saya konsisten sampai hari ini terus perbaiki BUMN tanpa konflik kepentingan," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2023) lalu.
Dengan sejumlah pencapaian positif yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Erick mafhum jika masih terdapat kekurangan di BUMN. Untuk itu, Erick selalu membuka diri menerima masukan dari masyarakat, termasuk para calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kalau pun ada kekurangan akan menjadi koreksi buat kami. Ini tahun politik, saya rasa para capres dan cawapres pasti punya pikiran-pikiran yang baik untuk BUMN," lanjut Erick.
BUMN, ucap Erick, selalu berupaya profesional dan fokus menjalankan tugas dengan garis besar yang sudah diterapkan pemerintah. "Kami tentu menjaga daripada wilayah-wilayah yang sensitif, tetapi kami yakinkan apa yang sudah dilakukan bersama-sama antara Kementerian BUMN dan Komisi VI sudah ke arah yang benar," kata Erick.
Erick Thohir menargetkan 88 proyek strategis BUMN rampung pada 2024. Sejauh ini Erick telah berhasil merampungkan 80 proyek strategis BUMN atau sekitar 90 persen dari total proyek strategis BUMN pada tahun ini.
"Oktober 2024 ketika pemerintahan ini berakhir, kita bisa selesaikan 88 program ini," ujar Erick.
Erick menyampaikan delapan program yang menjadi fokus utama pada 2024 ialah restrukturisasi keuangan, penyelesaian proyek infrastruktur, penajaman fokus bisnis, penyelesaian holdingisasi, refocusing transisi energi, mendukung hilirisasi, dan melanjutkan unlock value.
Erick menyampaikan restrukturisasi keuangan akan menyasar pada sektor infrastruktur dan kesehatan. Sementara penyelesaian proyek infrastruktur meliputi jalan tol Trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan pelabuhan.
