EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sinergi antara berbagai pihak harus diselaraskan guna memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Adapun pihak-pihak yang dimaksud Erick antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Himpunan Bank Negara (Himbara).

"Peran dari kebijakan Kementerian Keuangan, OJK, BI bersama Himbara dan Kementerian BUMN harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses terutama tadi Bapak Presiden (Joko Widodo) bicara mengenai agunan dan prospek," kata Erick saat ditemui usai acara pembukaan UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023 di Jakarta, Kamis.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yang turut hadir pada kesempatan itu, mengungkapkan pihaknya tengah mendiskusikan terkait ketentuan penjaminan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Istilahnya agunan, agunan itu kan nanti bisa kita kurangi. Kalau penjaminannya makin kuat nah kita akan ajukan supaya penjaminan ke depan lebih luas dan lebih besar size-nya," kata Kartika.

Dengan demikian, akan makin banyak nasabah yang bisa masuk dari sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun ultramikro.

"Jadi kita akan dorong di sisi penjaminannya supaya lebih besar," imbuh Kartika.

Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta pembiayaan terhadap UMKM terus dipermudah agar UMKM bisa naik kelas.

"Yang selalu saya dorong, yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM harus dipermudah, karena kalau kita melihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru 21 persen dari total kredit," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, penyaluran kredit UMKM oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) paling besar dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yakni sebanyak 83 persen dari total penyaluran kredit seluruh bank BUMN ke UMKM.

"Memang UMKM ini yang pegang memang hampir semua dipegang BRI, bank yang lain tidak diberi peluang," tambah Jokowi.

Meski demikian, lanjutnya, kredit perbankan nasional di UMKM baru sebesar 21 persen dari total kredit. Angka itu masih jauh dibandingkan China dan Jepang yang sebanyak 65 persen, dan India yang mencapai 50 persen.

Jokowi pun meminta agar Kementerian BUMN bersama dengan otoritas terkait untuk memperbaiki regulasi guna mempermudah UMKM memperoleh kredit atau pembiayaan.