EKBIS.CO, JAKARTA -- BUMN PT Pupuk Indonesia menyatakan stok pupuk saat ini sebanyak 1.907.888 ton atau 200 persen lebih dari ketentuan minimum pemerintah sehingga perseroan meyakini kebutuhan petani di musim tanam I akan terpenuhi.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa stok pupuk bersubsidi dan juga nonsubsidi sudah berada di gudang lini I sampai gudang lini III atau level kabupaten dan kota sehingga sudah siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan petani nasional.
“Ketersediaan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi yang mencapai 1.907.888 ton ini bisa memenuhi kebutuhan pupuk selama beberapa pekan ke depan. Kami berharap, pupuk tersebut bisa dioptimalkan petani untuk mendorong produktivitas pertanian di tahun 2024 sekaligus mendukung program Percepatan Tanam yang diinisiasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,” kata Tri.
Menurut data Pupuk Indonesia, stok pupuk per tanggal 14 Januari 2024 ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.315.286 ton dengan rincian urea sebesar 831.172 ton dan NPK sebesar 484.115 ton.
Sementara stok pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 592.602 ton, yang terdiri dari urea nonsubsidi sebesar 499.129 ton dan NPK nonsubsidi sebesar 93.474 ton.
Ketersediaan stok pupuk bersubsidi akan terus bertambah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan adanya tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam II tahun 2024.
Selain menyediakan stok, kata Tri, Pupuk Indonesia mendukung kebijakan Pemerintah tentang penebusan pupuk bersubsidi hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dia mengatakan Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian telah melakukan sosialisasi kepada distributor dan kios resmi terkait dengan sistem penebusan tersebut yang didukung dengan sistem digital i-Pubers.
Adapun mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan i-Pubers sangat mudah. Petani cukup datang dengan membawa KTP kemudian kios akan melakukan input jumlah transaksi penebusan, dan petani menandatangani bukti transaksi pada i-Pubers.
"Pada saat transaksi, KTP milik petani dan pupuk yang ditebus nanti difoto oleh kios melalui i-Pubers yang sudah dilengkapi dengan teknologi Geotagging. Teknologi ini bisa memberikan informasi tambahan seperti lokasi geografis, nama tempat transaksi, dan waktu transaksi,” kata Tri.
Penebusan pupuk menggunakan KTP melalui sistem i-Pubers telah diimplementasikan Pupuk Indonesia pada 3.002 kios yang berada di enam provinsi, yaitu Riau, Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Adapun pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan kepada petani yang berhak sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Petani yang berhak itu sudah terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), kemudian menggarap lahan maksimal dua hektar.
Sedangkan komoditas yang mendapat alokasi subsidi pupuk yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat dan kakao. Tri mengatakan petani yang menggarap di luar komoditas tersebut tidak lagi berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.
Pupuk Indonesia saat ini sedang menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama Januari sampai dengan Februari 2024.
Pada kegiatan ini, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.
“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan Pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani,” kata Tri.
Dengan program tersebut, dia mengharapkan petani dapat menanam lebih awal sehingga musim tanam dapat sukses saat panen April 2024.
