EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keyakinannya terhadap kesiapan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai GovTech Indonesia. Sebagai penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah, Erick mengatakan, GovTech Indonesia memainkan peran vital dalam mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, menciptakan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.
Erick menyampaikan GovTech Indonesia, yang dikenal sebagai INA Digital, telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024. Erick menegaskan Peruri yang diberikan mandat sebagai GovTech Indonesia, siap untuk mengemban tugas besar ini.
“Alhamdulillah Bapak Presiden melalui Perpres Nomor 82 tentang Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional telah memberikan amanah kepada kami untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas, yaitu Govtech guna mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah yang terpadu solutif dan transparan," ujar Erick.
Erick menilai penunjukkan Peruri sebagai GovTech Indonesia tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menjalankan transformasi digital selama beberapa tahun terakhir. Sejak peluncuran produk digital pada 2019, Peruri telah menunjukkan komitmen kuat dalam beradaptasi dengan era digital dan terus berinovasi yang dibuktikan melalui rekam jejak dalam mengimplementasikan transformasi digital.
"Mereka telah sukses meluncurkan dan mengembangkan berbagai produk dan layanan digital seperti E-Materai, Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Elektronik untuk Paspor Dinas dan Diplomatik. Peruri akan mengintegrasikan layanan prioritas milik Kementerian dan Lembaga Pemerintah melalui portal pelayanan publik," ucap mantan Presiden Inter Milan tersebut.
Erick menjelaskan Peruri telah melakukan konsolidasi dengan 15 Kementerian/Lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas Portal Pelayanan Publik, yaitu pada sektor layanan Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, Administrasi Kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, Transaksi Keuangan Negara, Aparatur Negara, Portal Pelayanan Publik, Satu Data Indonesia, dan Kepolisian.
"Ini (GovTech) adalah kerja keras dari 400 anak bangsa yang memiliki kepercayaan bahwa Indonesia bisa, maka kita para mentor mereka juga harus bisa,” ucap Erick.
Hal ini tercermin dari talenta-talenta muda digital berintegritas dan memiliki kemampuan yang unggul, yang telah bergabung dengan Peruri. Erick menyampaikan proses rekrutmen ini telah melalui berbagai proses seleksi yang ketat dan juga melibatkan Badan Intelijen Strategis (BIS) TNI.
"Transformasi SDM di Peruri, baik rekrutmen maupun penguatan kemampuan serta pengetahuan, akan terus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan," sambung Erick.
Erick menambahkan peluncuran INA Digital ini menandai langkah maju yang signifikan dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. Dengan adanya integrasi layanan portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan pada satu portal terpadu, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Erick juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi GovTech Indonesia.
"Berkat dorongan dan kerja sama dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang hadir Alhamdulillah pada hari ini kita bisa percaya diri untuk meluncurkan langkah awal dari Govtech itu sendiri" kata Erick.
Kementerian BUMN, lanjut Erick, akan terus bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dan para pimpinan Kementerian/Lembaga dalam memastikan proses pengembangan Govtech Indonesia yang akan terus mengedepankan user friendly; perbaikan dalam proses bisnis dan keterpaduan; transparan dan terukur; serta integrasi infrastruktur berupa data center dan government cloud terintegrasi dan pengembangan yang berkelanjutan.
