Jumat 07 Jun 2024 13:27 WIB

REI Ungkap Stagnasi Backlog RI, Tapera Jadi Solusi?

Menteri PUPR menyebut pemberlakuan Tapera berpeluang diundur.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola (BP) Tapera, Jakarta, Selasa (4/6/2024). Semenjak BP Tapera beroperasi hingga 2024, BP Tapera telah mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp4,2 Triliun.
Foto:

Oleh karena itu, ucap Joko, REI menawarkan Propertinomic sebagai peta jalan dan panduan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan, termasuk menuntaskan backlog. Joko menjelaskan propertinomic merupakan paradigma baru yang mengubah cara pendekatan sektor properti dari yang sebelumnya hanya sebuah indikator dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi pendekatan yang menjadikan sektor properti sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita mendorong pengelolan perumahan menjadi faktor penumbuh ekonomi karena sektor perumahan itu seksi dengan tulang punggungnya sekitar 185 rumah industri," ucap Joko.

Joko mengatakan pertumbuhan sektor perumahan akan berkorelasi positif terhadap pembukaan lapangan kerja. Joko mencatat jumlah pekerja di sektor properti saat ini mencapai 14 juta hingga 17 juta pekerja.

"Satu juta rumah itu menyedot 11 juta lapangan kerja, dalam satu tahun pendapatan mencapai Rp 114 triliun atau rata-rata Rp 4,3 juta per bulan, ini belum ditambah program tiga juta rumah Prabowo-Gibran," ujar dia.

Joko mengatakan propertinomic menetapkan empat pilar utama yang wajib dimiliki pemerintah untuk mengurangi backlog rumah. Pertama, adanya invetasi perbankan mempunyai kapasitas finansial dan diberikan kewenangan mengelola dana masyarakat.

"Kita ingin ada Kementerian Perumahan dan Perkotaan sendiri sehingga bisa merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi, jadi ada yang bisa bertanggung jawab," ucap Joko.

Poin ketiga, REI mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor perumahan. Joko menyebut alokasi anggaran untuk perumahan dalam APBN masih sangat rendah yakni sebesar Rp 16 triliun pada tahun ini atau turun dari alokasi tahun lalu yang sebesar Rp 25 triliun. 

Terakhir, sambung Joko, pemerintah juga harus mampu menyampaikan kebijakan secara jelas kepada masyarakat agar tidak menuai kontroversi. Joko menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya terkait kebijakan Tapera.

"Kita perlu tahu kalau subsidi yang diberikan pemerintah kepada rumah itu kembali, tidak menguap, beda dengan subsidi untuk sektor migas. Subsidi rumah itu uang subsidinya menjadi rumah dan terus bertumbuh nilainya," kata Joko.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement