EKBIS.CO,  JAKARTA -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar Workshop Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Kelapa Sawit di Kota Jayapura, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu. Apkasindo menyadari pentingnya kelembagaan dan kemitraan dalam mengelola kelapa sawit.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber, yakni Perwakilan Pj Gubernur Papua Anike Rawar, Ketua Umum DPP Apkasindo Dr Gulat Me Manurung, Ketua Tim Pemasaran Domestik Ditjenbun Elvyrisma Nainggolan, BPDPKS Dwimas Nusantara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Papua Yakub Suprapto, Dinas Koperasi dan UKM Papua Soleman Kogoya, PT Tandan Sawita Papua Agus Tando.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menyampaikan pentingnya kelembagaan dan kemitraan kelapa sawit. "Kelembagaan dan kemitraan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau tidak ada kelembagaan maka tidak akan ada itu namanya kemitraan. Kelembagaan dan kemitraan tidak bermitra kepada orang, namun pada sebuah lembaga. Maka, lewat kelembagaanlah program diajukan dan ditanggapi oleh badan sawit Indonesia," terangnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Menurut Gulat, setiap stakeholder harus bekerja sama untuk memperkuat kelembagaan guna mencapai kemitraan. "Maka akan datanglah namanya pabrik replanting dan segala macam. Jadi kita perkuat dulu kelembagaannya untuk mencapai kemitraan, kemitraan itu adalah kerja sama. Kerja sama itu bukan kepada perorangan, tetapi kepada koperasi atau asosiasi petani," ujarnya.

Gulat mengajak peserta yang hadir untuk ikut berperan terhadap kemajuan kelapa sawit. Dia ingin para petani sawit memiliki visi dan target yang realistis ke depannya. "(Kalian) harus punya pandangan ke depan, apa yang mau disiapkan. Contohnya, di Kabupaten Keerom mau replanting. Kita gotong-royong selesaikan," ujarnya.

Kegiatan ini mendapat respons positif. “Kolaborasi/kemitraan antara pemerintah, industri, dan masyarakat petani penting dalam mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan secara ekonomi sosial dan lingkungan," ujar Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat, Anike Rawar.