EKBIS.CO, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga menyebut mayoritas penyertaan modal negara (PMN) dialokasikan untuk penugasan, tak terkecuali PT Bio Farma (Persero). Arya mengatakan Bio Farma memerlukan PMN untuk kebutuhan peningkatan kapasitas produksi vaksin.
"Itu dipakai untuk pembuatan pabrik ataupun mesin baru untuk vaksin, kita punya pekerjaan-pekerjaan dari WHO dan sebagainya," ujar Arya di ruang media kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Hal ini menepis tudingan sejumlah pihak bahwa PMN Bio Farma akan digunakan untuk anak usahanya yakni PT Indofarma. Arya menyampaikan alokasi pemanfaatan PMN pun bisa dilihat dalam catatan pengajuan penggunaan PMN.
"Jadi bukan untuk urusan pinjol Indofarma, nggak ada urusannya," sambung Arya.
Arya mengatakan BUMN akan menggunakan PMN sesuai dengan rencana yang tertuang dalam ketentuan. Arya menyampaikan proses penggunaan PMN pun mendapat supervisi dari sejumlah pihak guna memastikan berjalan sesuai dengan tujuan.
"Ada pengawasan, ada BPK, ada BPKP, lengkap semua, bisa diaudit semua. penggunaan PMN jelas untuk apa selama ini. Kalaupun ada diberikan untuk Indofarma misalnya itu pasti ditulis, tapi ini tidak ada," kata Arya.
Arya mengatakan mayoritas PMN ditujukan untuk menjalankan penugasan pemerintah. "Yang pasti PMN itu diberikan biasanya kita minta untuk penugasan. Bisa dibilang hampir 70-80 persen PMN kita itu penugasan," ujar Arya.
Arya mencontohkan alokasi PMN yang digunakan BUMN untuk sejumlah penugasan, mulai dari pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS), menyediakan listrik di perdesaaan, atau BUMN asuransi yang menopang program kredit usaha rakyat (KUR). "Karena belum ekonomis, makanya BUMN yang kerjakan, maka BUMN ditugaskan," ucap Arya.
Selain untuk penugasan, Arya mengatakan 26 persen alokasi PMN digunakan untuk pengembangan usaha BUMN. Arya menilai pengembangan usaha ini pun masih terkait dengan penugasan pemerintah.
Arya mencontohkan pengajuan PMN untuk INKA sebagai upaya pengembangan usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi. Arya menyebut hal ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan jumlah kereta untuk memenuhi peningkatan penumpang.
"Jadi bisa dibilang 96 persen dari (PMN) Rp 40-an triliun itu untuk penugasan dan pengembangan usaha," kata Arya.
