EKBIS.CO, JAKARTA -- PT Djakarta Lloyd (Persero) tengah menanti voting sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada awal pekan depan. Direktur Utama Djakarta Lloyd Achmad Agung mengatakan sidang PKPU merupakan momentum bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja.
Agung menyebut hal ini selaras dengan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar BUMN pelayaran tersebut bisa 'terlahir' kembali sebagai entitas bisnis yang sehat dan berdaya saing. Dengan begitu, Djakarta Lloyd akan mampu mengemban dua fungsi utama BUMN yakni sebagai value creator dan juga agen pembangunan.
"Simpelnya saya bisa menangkap di kepala Pak Erick mungkin bayangannya seperti Temasek di Singapura. Artinya, meski punya negara tapi bisa bersaing secara komersial," ujar Agung di Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Agung menyampaikan Kementerian BUMN juga memandang Djakarta Lloyd masih dibutuhkan negara dalam mendukung program tol laut dan memperkuat ekosistem logistik nasional. Agung mengatakan perusahaan selama ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Negara tentu harus bisa menjangkau, kalau dibiarkan mekanisme pasar secara komersial di wilayah 3T itu tidak akan mau," ucap Agung.
Oleh karena itu, Achmad optimistis sidang PKPU akan mencapai kesepakatan damai (homologasi) dengan para kreditur. Sebagai gambaran, total kewajiban atau utang perusahaan tercatat sebesar Rp 750 miliar dari total 162 kreditur, sedangkan total aset Djakarta Lloyd sebesar Rp 791,8 miliar per 2023.
"Sampai saat ini, kami mendapatkan dukungan mayoritas, terutama BNI sebagai satu-satunya kreditor utama separatis, ada juga SMI Kemenkeu cukup besar dan dukungan mereka mutlak. Alhamdulillah kami dapat indikasi (positif)," lanjut Agung.
Agung yang baru menjabat sebagai Dirut Djakarta Lloyd pada akhir 2022 membeberkan beban utang perusahaan terjadi di masa lalu. Kondisi ini diperparah dengan kehadiran pandemi covid-19.
Agung bersyukur kondisi perusahaan berangsur membaik berkat restrukturisasi organisasi hingga proses bisnis yang mengedepankan tata kelola yang baik. Upaya ini mampu mengembalikan laporan buku keuangan menjadi positif pada 2023 yang mana berada dalam kondisi negatif sebelumnya.
"Tiga-empat tahun ke belakang dari 2022 itu merah semua, merugi. Kami kenalkan kebijakan baru, menggali potensi bisnis dan dalam satu tahun, 2023 buku kita sudah biru, profit, jadi sebetulnya potensi bisnisnya, asetnya masih menjanjikan, asal dikelola dengan benar dan kehati-hatian," kata Agung.
