Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan program "Rembuk Tani" di 75 titik lokasi yang ada di sembilan provinsi dengan alokasi pupuk bersubsidi terbesar bentuk komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi. Rahmad menyebut program yang berjalan pada September hingga Oktober ini menjadi upaya Pupuk Indonesia mengajak petani untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi yang saat ini semakin dipermudah.
"Sesuai arahan Pak Presiden, volume pupuknya sudah ditambah dan petani tidak boleh sulit menebus pupuk bersubsidi," ujar Rahmad.
Rahmad menyampaikan sistem ini merupakan terobosan dibandingkan model penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya masih secara manual. Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menerapkan digitalisasi bernama i-Pubers yang melibatkan 27 ribu kios di seluruh Indonesia.
"Dengan sistem ini sekarang, Bapak-Bapamen-ibunya cukup bawa KTP, KTP-nya difoto, kemudian langsung ketahuan berapa alokasinya, berapa yang bisa ditebus," ucap Rahmad.
Rahmad mengatakan implementasi ini tak selalu berjalan mulus di awal. Pasalnya terdapat sejumlah kasus yang membuat para petani tidak bisa datang ke kios untuk menebus pupuk bersubsidi lantaran sakit atau berhalangan. Bahkan, ucap Rahmad, ada seorang petani yang harus digotong untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. Hal ini disebabkan adanya peraturan bahwa pengambilan pupuk bersubsidi tidak bisa diwakili oleh orang lain.
"Tapi itu semua sudah kita perbaiki dan mendapat komitmen dari Menteri Pertanian, itu sudah diterapkan sejak Februari atau sudah tujuh bulan," lanjut Rahmad.
Dengan peraturan terbaru, lanjut Rahmad, petani yang tengah sakit atau berhalangan tetap bisa memberikan kuasa kepada keluarga untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Rahmad menyampaikan perbaikan peraturan ini bentuk kolaborasi yang apik antara Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian.
"Kita tahu biasanya kalau mengeluarkan juknis (petunjuk teknis) itu cukup lama. Ini cepat sekali, bahkan beliau (Mentan) menyampaikan siap melakukan perbaikan kalau memang diperlukan," sambung Rahmad.
Tak hanya itu, Rahmad menyampaikan pemerintah juga telah mempercepat perubahan data penerima pupuk bersubsidi dari satu tahun sekali menjadi setiap empat bulan atau setiap jelang musim tanam. Dengan begitu, para petani bisa lebih leluasa untuk mengubah data terkait profil produksinya.
"Artinya setiap mau musim tanam, kalau ada data baru, boleh dimasukkan. Kalau petaninya pindah lokasi bahkan meninggal, anaknya bisa dapat pupuk bersubsidi dengan melakukan perubahan data penerima," kata Rahmad.
Rahmad menyampaikan pemerintah telah merealisasikan penyaluran pupuk bersubsidi nasional sebesar 4,94 juta ton atau 51,8 persen dari alokasi 2024 yang sebesar 9,55 juta ton hingga 25 September 2024. Rahmad mengapresiasi tingginya tingkat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Lombok dan NTB.
"Saya cukup salut dengan NTB apalagi Lombok. Penebusan pupuk bersubsidi, baik secara volume maupun orangnyanini lebih tinggi dari rata-rata nasional," sambung Rahmad.
Pernyataan Rahmad sejalan dengan data realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga Agustus 2024. Capaian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di NTB mencapai 66 persen dari total alokasi 222.405 ton urea dan 67,8 persen dari total alokasi 72.354 ton urea untuk Pulau Lombok atau di atas rata-rata penyaluran pupuk bersubsidi nasional yang sebesar 63,3 persen.
Tercatat, 438.714 petani atau 77,4 persen dari 566.890 petani terdaftar di e-RDKK NTB telah melakukan penebusan dan sementara 229.001 petani atau 85,5 persen 267.844 petani di Lombok pun telah menebus pupuk bersubsidi atau melampaui rata-rata nasional yang sebesar 68,5 persen.
"Untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, yaitu 34 distributor, 32 Gudang, 1.603 kios, dan 20 petugas lapang yang memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat," kata Rahmad.
