Selasa 12 Nov 2024 19:03 WIB

Ekonom: Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas ASN Sebagai Langkah Efisiensi Fiskal

Perjalanan dinas selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran besar.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Foto: Ahmad Fikri Noor/Republika
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

EKBIS.CO,  JAKARTA – Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyatakan bahwa pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas (perjadin) Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Menurutnya, perjalanan dinas selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran besar yang seringkali tidak memberikan hasil yang sesuai dengan besaran anggaran yang dikeluarkan.

"Saat ini memang waktunya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam hal perjalanan dinas. Selama ini, perjadin sering kali dianggap sebagai 'tambahan' pendapatan bagi ASN, tanpa memberikan dampak signifikan pada hasil yang dicapai. Pemotongan ini akan membantu memprioritaskan program-program yang lebih strategis dan memberikan hasil yang konkret," ujar Huda kepada Republika, Senin (12/11/2024).

Baca Juga

Huda menjelaskan, kebijakan ini juga dapat merubah paradigma dalam pengelolaan anggaran negara, dengan prinsip “money follow program”. Dengan efisiensi anggaran, dana yang ada bisa dialokasikan lebih tepat sasaran untuk program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Huda menilai pemotongan anggaran perjalanan dinas dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. "Dengan penghematan ini, fiscal space menjadi lebih besar, yang sangat penting bagi pemerintah, terutama dalam mendukung program-program prioritas yang digagas oleh Presiden Prabowo. Terlebih lagi, ada pembatasan defisit anggaran yang perlu diperhatikan, sehingga efisiensi anggaran adalah langkah paling optimal yang bisa diambil," tambahnya.

Langkah efisiensi anggaran ini, menurut Huda, bukan hanya soal pemotongan, tetapi juga tentang penataan ulang bagaimana setiap dana publik digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam konteks ini, pemotongan perjadin dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pengelolaan anggaran bisa lebih fokus pada pencapaian hasil, bukan hanya pada alokasi dana.

Huda menegaskan, kebijakan seperti ini sudah pernah diterapkan di beberapa negara dengan hasil yang positif, dan kini saatnya Indonesia menerapkannya secara lebih luas untuk mewujudkan anggaran yang lebih efisien dan program yang lebih berdampak.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement