BANDUNG--Setelah kereta api jurusan Malang-Bandung Raya (Malabar) diresmikan, Jumat (30/4), pemerintah akan membidik beberapa rute lagi untuk dijadikan jalur komersil. Sehingga, di jalur tersebut KA ekonomi tidak akan mendapatkan public service obligation (PSO) tetapi dikelola sistem subsidi silang antar kelas.

Hal tersebut, dikemukakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, usai meresmikan KA Malabar di Stasiun Bandung. Untuk menentukan rute mana saja yang akan dijadikan jalur komersial, pemerintah akan mengaji lebih dulu kebutuhan setiap daerah operasi (Daop) untuk menetapkan kompensasi PSO-nya.

''Saat ini jangan digeneralisir dulu PSO KA ekonomi akan dihilangkan. Kami akan mengkaji kasus per kasus serta menelaah potensi beberapa rute yang bisa dijadikan jalur komersil, tanpa pemberian PSO itu,'' jelasnya.

Wacana penghapusan PSO untuk kelas ekonomi di jalur komersil ini mengemuka, setelah KA Malabar kelas ekonomi tidak mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah seperti KA kelas ekonomi pada umumnya. Tahun ini, pemerintah memberikan PSO bagi angkutan KA sebesar Rp 535miliar.

KA Malabar kelas ekonomi tidak memperoleh PSO, menurut Mustafa, merupakan keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan faktor pendekatan bisnis BUMN. Namun, lanjutnya, tidak semua KA kelas ekonomi bisa menggunakan pendekatan serupa.