EKBIS.CO, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengadukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) kepada DPRD Jawa Timur.
"Kami menganggap ada perlakuan diskriminatif oleh BP Migas," kata Nelson Sembiring selaku Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Energi di gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis.
Kepada pimpinan Komisi D DPRD Jatim, dia mengungkapkan, BP Migas hanya mengutamakan kepentingan operator pertambangan asing selaku kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Jatim.
"Keberadaan kami jadi lemah karena BP Migas mensyaratkan kontraktor lokal harus memiliki pengalaman di bidang migas minimal lima tahun," tuturnya.
Ia juga tak yakin KKKS memberikan kompensasi yang sebanding dengan nilai kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di suatu wilayah.
Untuk itu, Kadin mendesak DPRD Jatim menyetujui pembentukan tim "independen" dengan mengajak beberapa orang berkompeten yang tergabung dalam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisikan Indonesia (HAGI).
"Dengan adanya tim independen ini, nantinya dapat diketahui berapa kompensasi yang harus dibayar KKKS terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pertambangan Kadin Jatim, Yudi Majid mengungkapkan di Jatim sekarang sudah ada sembilan lokasi migas yang dieksplotasi, sedangkan 14 lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi.
"Sayangnya, selama ini tidak ada kejelasan kompensasi bagi warga yang berada di daerah eksploitasi dan eksplorasi," ucap pemilik salah satu kontraktor pertambangan itu.
Menurut dia, semua perizinan eksplorasi dan eksploitasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat. "Yang lebih menyedihkan lagi kantor pusat KKKS kebanyakan di Jakarta, sehingga bayar pajaknya pun di sana. Daerah tidak mendapatkan apa-apa," kata Yudi menegaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Imam Gazali, mengemukakan, komisinya akan mendatangi BP Migas guna membicarakan persoalan yang terjadi di daerah eksplorasi dan eksploitasi.
"Kami juga mau mempertanyakan bagaimana kejelasan kompensasi bagi daerah," katanya didampingi Mahdi, Wakil Ketua Komisi D lainnya.
