EKBIS.CO, JAKARTA--Wacana pemberian listrik gratis bagi pelanggan 450 VA yang dianggap masyarakat miskin harus dikaji secara hati-hati. Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa menyatakan pada dasarnya ide kebijakan memberi listrik gratis ada di negara lain.
''Contohnya di Afrika Selatan, tapi tidak seluruh listriknya digratiskan, hanya sekitar 30 kWh pertama yang digratiskan,'' kata Fabby saat dihubungi Republika, Ahad (13/6).
Fabby yang juga menjabat Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, mengingatkan, wacana ini harus betul-betul dikaji secara mendalam. Pasalnya, lanjut dia, pelanggan 450 VA tidak bisa bisa dikategorikan masyarakat miskin. ''Kalau dikategorikan penghasilan rendah mungkin ya, tapi di luar itu masih banyak lagi orang miskin yang enggak punya listrik,'' kata dia.
Menurut dia, sebetulnya permasalahan listrik pada orang miskin bukan pada konsumsinya. Karena konsumsi listrik masyarakat miskin relatif kecil sehingga bayaran bulanannya pun tidak terlalu menjadi masalah.
''Masalah yang utamanya adalah banyak orang miskin yang engak bisa nyambung listrik karena biaya sambungannya mahal bia mencapai Rp1,5 juta sampai dengan Rp2 juta. Jadi ada sekitar 100 juta warga miskin yang belum mendapatan listrik,'' kata dia.
Sehingga, lanjut dia gaya populis ini harus dikaji dengan hati-hati. ''Bukan memberi listrik kepada mereka yang sudah punya listrik,'' kata Fabby.
Fabby mengakui memang ide yang menarik bahwasannya listrik gratis diberikan kepada warga miskin. Tapi harus diberikan batasan. Sebagai contoh hanya 30 kWh per bulan yang digratiskan. ''Tapi pemakaian di atas itu dikenakan sesuai keekonomian melalui tarif paling efisien yang ditetapkan pemerintah,''kata dia.
Fabby kembali mengingatkan, bahwa pelanggan 450 VA tersebt belum tentu orang miskn. ''Dulu kebanyakan orang yang menyambung listrik adalah yang 450 VA dan 900 VA,'' terang dia.
Menurutnya, pemerintah lebih tepat lagi memberi subsidi kepada warga miskin yang enggak punya listrik dengan memberikan biaya ringan pemasangan listri. ''Itu kalau pemerintah dan DPR benar-benar mau berpihak pada rakyat miskin,'' tandas dia.
