EKBIS.CO, JAKARTA--Setelah resmi dibentuk, Komite Ekonomi Nasional mulai menjalankan tugasnya. Pemerintah pun menyediakan tempat Sekretariat Komite tersebut di lantai III Kantor Menko Perekonomian. "Kami baru rapat kedua 19 Juli, Ada 20 orang lebih, semua pintar. Fokus pertama mengarah pada delapan (8) poin, seperti Kajian APBN, Konektivitas dan Kemiskinan," ujar Ketua KEN Chairul Tanjung, ketika ditemui wartawan di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (22/6).

Menurut Chairul, sesuai dengan ketetapan Perpres dalam melaksanakan tugas KEN dibantu satu (1) unit kerja di bawah kantor Menko Perekonomian. Termasuk masalah anggaran menggunakan APBN cq Menko. "Karena itu kami koordinasi lebih ke arah anggaran, administrasi, tempat kerja. Sudah diputuskan bahwa kantor KEN akan ada di Menko," ujar Chairul.

Sebagaimana diketahui Komite Ekonomi Nasional ini berada di bawah presiden langsung. KEN tidak bertanggung jawab kepada menteri. Namun dalam menjalankan tugasnya tetap berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. "Arahnya ke sana. Dalam Perpres, tugas KEN membuat kajian baik ekonomi nasional, regional, dan global agar membuat ekonomi domestik lebih baik," terang Bos Para Group itu.

Sebagaimana diketahui Selasa (15/6) pertengahan Mei lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membentuk Komite Ekonomi Nasional (KEN) melalui Peraturan Presiden No 31/2010. KEN dibentuk untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.

KEN diketuai pengusaha Chairul Tanjung, sedangkan wakilnya adalah Dr Chatib Basri dan sekretaris diisi Aviliani. Anggota KEN adalah Ninasapti Triaswati, Umar Juoro, Christianto Wibisono, John A Prasetio, Faisal H Basri, Rachmat, Siti Hartati Murdaya, James T Riady, Raden Pardede, Djisman S Simanjuntak, HS Dillon, Pieter Gontha, Hermanto Siregar, Chris Canter, Irzan Tandjung, Badia Perizade, M.Syafii Antonio, Sharif Cicip Sutardjo, Erwin Aksa, Sandiaga Uno, dan Purbaya Yudhi Sadewa.

Presiden memberikan delapan pekerjaan rumah bagi KEN, di antaranya menelaah kritis terhadap desain dan kebijakan APBN, serta mewujudkan economy connectivity. "Conectivity antarprovinsi, growth, sehingga tercipta economy connectivity yang bagus," ujar presiden. KEN juga diminta ikut terlibat bagaimana Indonesia menuju tujuh persen pertumbuhan.