EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menyangkal jika rencana pembatasan subsidi BBM dapat meningkatkan ruang terjadinya penyelundupan ataupun pengoplosan. Justru dengan penghematan itu, kata, Hatta angka penyimpangan dapat lebih ditekan.
"Sekarang saya tanya, kalau misalkan seperti saat ini (tidak dibatasi) apakah tidak ada penyimpangan,? tentu pasti ada. Malah dengan pengurangan penggunaan BBM subsidi ini. tingkat kebocoran akan lebih ditekan," ujar Hatta, ketika ditemui diruangan kerjanya, Senin (20/9).
Menurut Hatta pembatasan penyaluran BBM bersubsidi akan mengurangi gerak manuver penyimpangan. Mengingat kian dibatasinya pemakaian BBM. "Jadi perlu dipertanyakan, kalau timbul pasar gelap, pasar gelap yang mana," kata Menko.
Soal alasan Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas yang mengatakan SPBU tidak siap, itu hanya masalah teknis. Menurut mantan Mensesneg itu harus dibedakan antara kebijakan dan dan urusan teknis. Jangan karena persoalan teknis lalu tidak bisa menjalankan kebijakan dengan baik.
"Ketika kebijakannya diterapkan, teknisnya harus mendukung. Kebijakan kita adalah membatasi masyarakat yang dikategorikan mampu untuk tidak memakai BBM bersubsidi dan diberikan kepada masyarakat tidak mampu biar adil," paparnya.
Wacana pembatasan untuk kendaaran roda empat diatas tahun 2005 bisa diterapkan. Apalagi, kata Hatta, kendaraan tersebut memang dirancang buat bahan bakar dengan oktan tertentu. "Sasaran kita yang berpenghasilan cukup. Untuk roda dua nelayan, dan kendaraan umum, tetap diberikan," katanya.
Dengan adanya penghematan itu, lanjut Hatta, maka anggaran subsidi dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti membangun transportasi ataupun listrik. Ketika ditanya soal waktu kapan pembatasan itu dilakukan, Hatta mengatakan belum diputuskan. "Belum kita putuskan," ujarnya.
