EKBIS.CO, JAKARTA--Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan agenda sidang tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, AS, sangat intens membahas mengenai penguatan Yuan. "Kalau ekonomi global yang paling banyak dibahas tentang nilai tukar karena sekarang itu bukan lagi pertemuan terbatas tetapi sudah ada harapan secara politik bahwa beberapa negara besar itu mengharapkan China untuk mulai memperkuat mata uang yuan/renmimbinya," ujarnya seusai acara mutasi pejabat eselon II Kemenkeu di Jakarta, Selasa (12/10).
Menurut dia, dalam sidang tersebut negara-negara besar mengharapkan penguatan Yuan karena akan menyulitkan perekonomian dan perdagangan global, terutama bagi negara mitra dagang China. "Kalau seandainya itu tidak diperkuat dianggap akan membuat sulit bagi negara mitra ekonomi perdagangannya. Dan dari China mengatakan bahwa prosesnya akan dilakukan secara bertahap, tidak bisa drastis. Itu diskusi yang paling banyak dipertanyakan," ujarnya.
Selain membahas nilai tukar, sidang tersebut juga membahas dan meneruskan agenda negara-negara G20 soal perekonomian global serta penambahan modal bagi IMF dan Bank Dunia. "Yang juga banyak dibicarakan disana juga terkait penambahan modal dari Bank Dunia dan penambahan modal IMF. Dimana di IMF itu masih dalam diskusi besar karena penambahan modalnya seberapa besar dan mana rencana pengalihan kuota voting dari negara yang maju ke negara berkembang," ujar Agus Martowardojo.
Sedangkan bagi Indonesia, ia menambahkan, sidang pada Rabu (6/10) hingga Selasa (12/10) itu membahas rencana kedepan dengan IMF dan Bank Dunia serta negara-negara sahabat dan para kreditur Indonesia. "Ini tentu akan membuat kita lebih tahu tentang bagaimana Indonesia lima tahun ke depan. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama kita," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan bersama Gubernur BI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas juga melakukan pembicaraan dengan lembaga pemeringkat (rating agency) mengenai perkembangan dan prospek Indonesia. "Kita melakukan pertemuan-pertemuan tidak hanya dari pemerintah-pemerintah negara sahabat tetapi juga dengan 'rating agency'. Karena kita ingin menjelaskan tentang perkembangan Indonesia dan bagaimana prospek Indonesia. Mungkin itu kurang lebih yang dijalani," ujarnya.
