EKBIS.CO, JAKARTA--Pembatasan BBM yang dicanangkan oleh pemerintah dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, setiap pembatasan kebutuhan energi masyarakat akan mengurangi kegiatan ekonomi sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
"Pembatasan BBM itu akan sangat merugikan rakyat oleh karenanya kita imbau kepada pemerintah untuk tidak perlu meneruskan rencana itu," tegas pengamat perminyakan, Kurtubi, kepada wartawan, Rabu (24/11).
Ditambahkannya, pembatasan BBM yang akan diterapkan itu berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu orang akan dirangsang untuk melakukan penjualan BBM secara gelap. "Mobilnya yang diperbolehkan diisi penuh 50-60 liter, setelah itu dia bisa sedot lalu dijual, itu akan berulang-ulang dilakukan dan susah dikontrol. Jadi dampak negatifnya jelas sekali," beber Kurtubi.
Menurut Kurtubi, kebijakan pembatasan BBM ini tidak memiliki dampak positif, padahal, sambung dia Menteri Keuangan telah mengatakan dana subsidi bbm masih sisa Rp 30 triliun. "Artinya bukan soal dana, masih banyak dana kalau mau menghemat," tuturnya.
Diungkapkannya, jika kebijakan pembatasan subsidi BBM ini diteruskan padahal dana apbn masih besar, maka lanjut dia, jangan heran kalau rakyat mencurigai pembatasan ini untuk menolong pom bensin asing yang tidak punya pelanggan agar bisa hidup. "Pom-pom bensin asing kekurangan pelanggan sekarang. Mau nggak mau rakyat akan mencurigai tujuannya sebenarnya melarang rakyat premium," tegas Kurtubi.
Dijelaskannya, sebenarnya ada cara lain yg lebih bagus untuk mengurangi subsidi BBM, yakni dengan melanjutkan kebijakan diversifikasi energi dengan mensubtitusi premium dengan Bahan Bakar Gas (BBG) seperti Transjakarta. "Mestinya cara ini yang dipakai. Jadi semua angkutan umum supaya diwajibkan menggunakan gas demikian juga mobil pemerintah," kata Kurtubi.
Menurut Kurtubi, kalau pake gas harganya lebih murah dari premium, dan lebih ramah lingkungan. "Namun, jika nanti ditemukan ada mobil pribadi mau pake gas akan diberi convertion kit," tukasnya
