EKBIS.CO, JAKARTA--Indonesia berencana membeli tujuh persen porsi divestasi saham Newmont Nusa Tenggara karena industrinya ekstraktif. "Industri ekstraktif marginnya bagus dan kalau seandainya Newmont mempunyai lima kawasan untuk diolah dan masih dalam taraf awal pengolahannya maka potensinya semakin lama semakin baik," kata Menteri Keuangan Agus Martowardodjo, di Istana Negara, Senin (20/12).
Apalagi, katanya, salah satu kekuatan Indonesia adalah sektor pertambangan yang maju layaknya
komoditas. Sementara, komoditas itu harganya sedang tinggi dan baik sekali. Itulah alasan utama pemerintah.
Pemerintah, ujarnya, ingin meyakinkan bahwa pemerintah perlu ada di perusahaan yang besar dan berpengaruh terhadap rakyat banyak di Indonesia. Gunanya, kata Agus, untuk meyakinkan semua tata kelolanya baik dan semua standar pengelolaan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku.
Maka itulah, Pemerintah menyampaikan minatnya untuk membeli 7 persen saham yang ditawarkan terakhir. Namun saat ditanyakan waktu eksekusinya, ia menjelaskan bahwa prosesnya masih sekitar dua bulan lagi. Terkait sumber dana nya pun Agus masih enggan mengungkapkan.
"Jadi pemerintah menyatakan minat itu tentang kemampuan keuangannya ada dan apakah akan dilakukan melalui PIP atau lembaga lain, itu belum diputuskan oleh pemerintah," kata dia. Agus pun menjelaskan bahwa Newmont akan dibeli oleh pemerintah pusat. "Bahwa itu akan dilakukan melalui sendiri atau melalui BUMN itu belum dibicarakan. Tapi juga tidak berarti harus lewat BUMN, tidak begitu," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah bermiat membeli 7 persen saham newmont senilai 272 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,44 triliun. Newmont dan Sumitomo Corporation adalah pemilik mayoritas Newmont yang mengoperasikan tambang tembaga Batu Hijau dan tambang emas di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembelian saham Newmont ini juga akan diatur dalam Keputusan Presiden yang akan diterbitkan tahun ini juga.
Sebelumnya, saham yang akan dibeli pemerintah ini adalah milik PT Multi Daerah Bersaing. PT Multi Daerah Bersaing merupakan konsorsium dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah kabu[aten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan PT Multicapital, anak usaha PT Bumi Resources Minerals.
