EKBIS.CO, JAKARTA--Wakil Presiden Boediono memerintahkan para kepala daerah untuk memperlancar izin rangkaian proyek listrik panas bumi. "Karena panas bumi atau geothermal merupakan energi ramah lingkungan yang perlu digencarkan penggunaannya," kata juru bicara Wakil Presiden (Wapres) Yopie Hidayat di Jakarta, Senin (27/12).
Usai menghadiri rapat panas bumi yang dipimpin Wakil Presiden, ia mengatakan, pemanfaatan energi panas bumi oleh masyarakat akan meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Yopie menambahkan, Peraturan Presiden ditargetkan selesai 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang panas bumi segera selesai pada Januari 2011. "Jika peraturannya sudah selesai, maka pelaksanaannya ada ditangan para kepala daerah, sebagai kepala tender proyek," ujarnya.
Indonesia secara perlahan akan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan beralih pada panas bumi secara bertahap. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Geothermal Dunia di Bali, April lalu mengatakan, saat ini Indonesia baru memanfaatkan energi panas bumi sebesar 1.100 megawatt, atau sekitar 4,2 persen dari cadangan panas bumi nasional.
Padahal Indonesia menyimpan 40 persen dari potensi panas bumi dunia yang menjadikan negeri ini memiliki potensi panas bumi terbesar. Indonesia tertinggal dari Amerika Serikat yang telah memanfaatkan 4.000 megawatt, dan Filipina sekitar 2.000 megawatt.
Terkait itu, Indonesia telah membuat pemetaan pengembangan panas bumi, dan memproyeksikan pada 2025 lima persen kebutuhan energi nasional akan disokong panas bumi. Tak hanya itu, pemerintah telah melakukan penandatanganan proyek panas bumi antara PT PLN dan Pertamina Geotermal Energi, pelimpahan wewenang pada pemerintah daerah, dan juga pembicaraan pembiayaan proyek geotermal dengan Bank Dunia.
Total investasi untuk proyek itu mencapai sebesar 8,6 miliar dolar AS dan menghasilkan energi 2.885 Mega Watt yang akan menutup celah 4.500 megawatt kebutuhan energi di Indonesia Hadir dalam rapat itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
