EKBIS.CO, JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menilai fasilitas perkreditan yang diberikan kepada UMKM di Jakarta masih sangat terbatas."Dibandingkan dengan peran UMKM sebagai penyedia lapangan kerja paling besar di Jakarta maka fasilitas kredit yang diberikan pada UMKM sangat terbatas," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Eddy Kuntadi, di Jakarta, Selasa (11/1).

Ia mengatakan, kondisi itu ironis karena kebijakan perbankan nasional selama ini mengharuskan pengadaan fasilitas kredit bagi UMKM sampai 20 persen dari plafon kredit. Sedangkan kredit bagi UMKM sampai dengan kuartal ketiga 2010 di DKI Jakarta termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), tercatat sebesar Rp15.416 miliar atau hanya 3 persen dari total plafon kredit DKI Jakarta sebesar Rp471.151 miliar.

"Plafon kredit nasional sebesar Rp1.686.458 miliar dan untuk UMKM nasional termasuk KUR sebesar Rp148.314 miliar atau 9 persen," katanya. Pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan program prioritas yakni pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Ia mengatakan, selama ini disadari peranan UMKM sangat besar dalam perekonomian di Indonesia di mana 99,98 persen pengusaha di DKI Jakarta bergerak di sektor UMKM. "UMKM termasuk pertanian, ternyata menampung 85 persen dari angkatan kerja Indonesia dan menampung pekerja yang terkena PHK di masa krisis," katanya.

Walaupun pada 2010 pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mencapai 6,7 persen dan angka nasional hanya 5,8 persen, namun pihaknya memantau banyak UMKM yang nilai bisnisnya turun sehingga terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan.

Situasi itu kata dia, dipicu oleh beberapa faktor yang terus menekan daya saing pelaku UMKM antara lain suku bunga kredit yang tinggi, seperti suka bunga KUR yang masih dua digit, persyaratan teknis bank yang sulit dipenuhi, serta serbuan produk impor baik secara legal maupun ilegal.

"UMKM juga menghadapi berbagai kendala dan masalah seperti permodalan, sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pemasaran, dan jaringan kerja sama," katanya. UMKM juga terjerat persoalan sulitnya mengakses informasi khususnya menyangkut fasilitas kredit sehingga diperlukan upaya untuk mendorong perkembangan, peningkatan, dan perkuatan usaha mereka.