EKBIS.CO, JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 mencapai Rp 1.676 triliun.
Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Edisi Januari 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan, angka tersebut merupakan angka sangat-sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp8.991 per dolar AS.
Jumlah utang pemerintah pusat sebesar Rp 1.676 triliun terdiri atas utang dalam bentuk pinjaman (luar negeri) sebesar 68,04 miliar dolar AS (36,5 persen). Sementara utang dalam bentuk surat berharga negara sebesar 118,39 miliar dolar atau Rp 1.064 triliun (63,5 persen). Pinjaman sebesar 68,04 miliar dolar AS (Rp612 triliun) terdiri atas pinjaman bilateral sebesar 41,83 miliar dolar AS, pinjaman multilateral 23,13 miliar dolar, pinjaman komersial 3,02 miliar dolar dan pinjaman suppliers 0,06 miliar dolar AS.
Sementara surat berharga negara terdiri atas surat berharga negara dalam denominasi valuta asing sebesar 18,02 miliar dolar AS dan dalam denominasi rupiah 100,37 miliar dolar AS.
Jika dirinci berdasar negara/lembaga kreditornya, pinjaman luar negeri sebesar 68,04 miliar dolar AS terdiri atas pinjaman Jepang sebesar 30,49 miliar dolar AS (44,8 persen), Bank Pembangunan Asia 11,15 miliar dolar (16,4 persen), Bank Dunia 11,37 miliar dolar (16,7 persen) dan lainnya 15,05 miliar dolar AS (22,1 persen).
Dibanding dengan posisi per 31 Desember 2009, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2010 menunjukkan kenaikan. Total utang pemerintah pusat per 31 Desember 2009 mencapai Rp 1.590,66 triliun atau 169,22 miliar dolar AS (memakai kurs Rp 9.400 per dolar AS).
Angka tersebut terdiri atas pinjaman sebesar 65,02 miliar dolar AS (Rp611 triliun) dan surat berharga negara sebesar 104,20 miliar dolar AS (Rp 979 triliun). Penerbitan surat berharga negara selama 2010 terutama di pasar domestik antara lain untuk refinancing utang lama, mengurangi pinjaman luar negeri dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik.
Sementara itu kenaikan pinjaman luar negeri pada 2010 dibanding 2009 terutama karena volatilitas nilai tukar rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam pinjaman luar negeri.
