EKBIS.CO, JAKARTA--ASEAN belum akan menerapkan mata uang tunggal seperti euro yang diterapkan oleh Uni Eropa kata Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan dalam acara ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support (APRIS) di Jakarta, Selasa. "ASEAN dan UE berbeda, kita tidak memiliki standar ekonomi untuk diterapkan ke masing-masing negara anggota seperti yang dilakukan oleh UE sebagai bentuk kesatuan (union), kita masih berbentuk asosiasi," kata Surin.

UE menerapkan standarisasi dalam ekonomi makro bagi negara-negara yang menjadi anggota atau yang ingin menjadi anggota UE yaitu tidak boleh 1,5 persen lebih tinggi dari rata-rata nilai inflasi tiga negara dengan ekonomi terbaik dalam UE. "Sulit bagi ASEAN untuk menerapkan satu mata uang tunggal karena perbedaan kondisi ekonomi dalam negara-negara ASEAN yang sangat besar, jadi masih perlu jalan panjang menuju hal itu," jelas Surin.

Menurut Surin lebih mudah untuk menggunakan satu mata uang yang dominan di kawasan Asia Timur seperti yen atau yuan untuk digunakan sebagai mata uang alternatif selain dolar yang selama ini digunakan dalam transaksi ekonomi. Duta Besar UE untuk ASEAN Julian Wilson yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa mata uang tunggal baru akan tercapai saat semua kerja sama bisnis dilakukan dengan negara tetangga.

"Anda akan memiliki mata uang yang sama saat Anda melakukan semua bisnis dengan negara tetangga Anda, namun saat ini ASEAN melakukannya dengan China dan Jepang, jadi yang diperlukan ASEAN sebenarnya bukan mata uang tunggal tapi mata uang yang sama dalam perdagangan sehingga tidak perlu membeli dolar AS," kata Julian.

Julian juga menegaskan bahwa kerja sama ASEAN dan EU lebih memprioritaskan kerja sama ekonomi dan hubungan antarmasyarakat sementara hubungan politik akan mengikuti dua bidang tersebut.

"Kerja sama dalam UE tidak pernah dimulai dari bidang politik karena latar belakang historis negara-negara anggota kami, jadi ekonomi dan hubungan antarmasyarakat menjadi motor kerja sama UE, bila kita fokus pada hal tersebut, dampak politiknya akan mengikuti," ujarnya.

Namun Julian juga mengakui beberapa peran UE dalam bidang politik di ASEAN. "Kami (UE) misalnya membantu ASEAN menyusun Piagam ASEAN untuk masalah hak asasi manusia (HAM) karena isu HAM sangat penting," jelasnya.

UE juga membantu sebagai pemantau dalam proses perdamaian di Aceh karena menurut Julian, EU tidak membawa ancaman apa pun untuk ASEAN, khususnya Indonesia sehingga diberi kepercayaan sebagai pemantau. "Tidak kalah penting adalah pertemuan antarkeyakinan yang terjadi dalam kerangka ASEAN Regional Forum dengan bertemunya masyarakat ASEAN dan UE yang berbeda keyakinan agar kedua pihak dapat saling belajar," katanya.