EKBIS.CO, JAKARTA - Saat pengumuman reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Dahlan Iskan memilih menyaksikan pidato Presiden dari layar kaca di kantornya lantai 9 Gedung PT PLN, Kebayoran, Jakarta Selatan. Sesaat setelah namanya disebutkan Presiden menjadi nakhoda baru Kementerian BUMN sebagai pengawas 142 BUMN, Dahlan terlihat biasa saja.
Meski begitu, Dahlan yang sebelumnya menjabat Dirut PT PLN ini mengungkapkan bahwa yang juga sangat penting dalam membenahi BUMN antara lain bagaimana menghilangkan intervensi terhadap perusahaan milik negara. Berikut petikan wawancara Antara dengan Dahlan usai menyaksikan pengumuman reshuffle.
Antara : Apa agenda yang harus dijalankan dalam 100 hari pertama memimpin Kementerian BUMN?
Dahlan : Saya sebenarnya kurang sepakat soal ukuran kinerja 100 hari pertama. Saya lebih suka apa yang harus saya lakukan sampai dengan akhir tahun 2011 ini saja dulu.
Yang prioritas dibenahi saat ini adalah pengurangan hingga 50 persen kegiatan surat-menyurat pembuatan laporan dan rapat-rapat yang tidak penting.
Saat ini surat-menyurat, laporan dan dari BUMN ke Kementerian BUMN terlalu banyak sehingga kerja perusahaan BUMN tidak berlangsung efektif.
Percuma membuat laporan terlalu banyak tapi tidak pernah dibaca, rapat terlalu sering tetapi belum tentu ada hasilnya.
Antara : Hingga kini stigma negatif terhadap BUMN masih saja berkembang. Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masih kentalnya BUMN dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu?
Dahlan : Intervensi politik, intervensi dari Kementerian BUMN terhadap perusahaan milik negara harus dikurangi, karena intervensi korporasi sudah tidak jaman lagi.
Direksi BUMN harus kerja keras dan mampu menghadang intervensi itu. Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi, lebih baik mundur.
Tanggungjawab sebagai Menteri BUMN cukup besar, karena itu harus terus berupaya membenahi kinerja BUMN karena banyak yang masih merugi.
Untuk itu diperlukan kebersamaan baik dengan Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin dan para deputi dalam merumuskan kebijakan yang intinya membenahi semua sektor BUMN.
Antara : Bagaimana jika masih ada direksi BUMN yang "bermain-main" atau bersinggungan dengan politisi?
Dahlan : Para direksi BUMN itu bukan orang bodoh. Mereka pintar-pintar. Biarkan mereka bekerja dengan baik dan jangan terlalu banyak diganggu.
Antara : Bagaimana pula cara mengatasi intervensi non-politik?
Dahlan : Ada intervensi politik ada intervensi non-politik. Setiap direksi harus mempunyai akal bagaimana mencegah intervensi politik.
Antara : Setelah intervensi diupayakan dikurangi dari kegiatan korporasi, lantas apa yang selanjutnya dilakukan BUMN?
Dahlan : Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah nafas dari sebuah perusahaan, karena kalau terlalu dikekang itu namanya bukan korporasi tetapi sebuah instansi.
Keleluasaan melakukan aksi korporasi harus diberikan kepada BUMN, karena aksi korporasi merupakan nafas sebuah perusahaan. Setelah diberi keleluasaan dalam menjalankan aksi korporasi, maka dapat dimintai pertanggunajawaban dari aksi korporasi yang sudah dilakukan.
Tanggungjawab itu ibarat racun. Kami minta tanggungjawab itu. Jadi jangan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada.
Antara : Bagaimana soal BUMN yang saat ini masih saja merugi. Apa langkah yang akan diambil untuk menanganinya?
Dahlan : Tugas korporasi adalah keharusan mencari laba. Tanggung jawabnya adalah bahwa perusahaan harus menciptakan nilai korporasi agar dapat mencari laba yang lebih besar sehingga perusahaan harus lebih efisien.
Antara : Dalam perkembangannya penawaran saham perdana kepada publik (IPO) sejumlah BUMN memberikan hasil positif kepada yang bersangkutan. Apakah pola IPO akan terus dilanjutkan?
Dahlan : IPO bisa saja menjadi langkah yang harus ditempuh dalam menyehatkan perusahaan. Namun harus dirumuskan kembali agar tidak terjadi "moral hazard" di sana.
Antara : BUMN menjadi harapan semua kalangan agar mampu memberi kontribusi yang besar terhadap APBN.
Dahlan : Presiden menginginkan BUMN tetap handal dalam tugasnya sebagai penggerak ekonomi. Untuk itu pembenahan BUMN secara berkelanjutan harus terus dilakukan.
